Kemenpan-RB Gelar Rapat Koordinasi Rekrutmen ASN 2019 Bersama Pemda

Syafrudin memastikan bahwa rekrutmen CPNS (Calon Pegawani Negeri Sipil) akan tetap dilaksanakan pada tahun 2019.

Kemenpan-RB Gelar Rapat Koordinasi Rekrutmen ASN 2019 Bersama Pemda
Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menpan-RB Syafrudin usai membuka rapat koordinasi perekrutan ASN di Gedung Bidakara, Jaksel, Selasa (30/7/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafrudin membuka rapat koordinasi Kemenpan-RB bersama pemerintah daerah seluruh Indonesia untuk membahas rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) untuk tahun 2019 sampai 2024.

Syafrudin memastikan bahwa rekrutmen CPNS (Calon Pegawani Negeri Sipil) akan tetap dilaksanakan pada tahun 2019.

“Jadi berdasarkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) rekrutmen tidak boleh lebih dari tahun 2019, jadi akan tetap dilaksanakan tahun ini,” ungkap Syafrudin usai membuka rapat di Gedung Bidakara, Pancoran, Jaksel, Selasa (30/7/2019).

Syafrudin menjelaskan bahwa tahun ini pemerintah akan merekrut sekitar 100 ribu CPNS dan 75 ribu PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Baca: Begini Kehebatan Koopssus, Pasukan Khusus TNI yang Dibentuk Era Jokowi dan Baru Diresmikan Hari Ini

Jumlah tersebut untuk mengimbangi ASN yang pensiun tahun ini yang jumlahnya diperkirakan mencapai 200 ribu orang.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung selama dua hari itu pemerintah daerah diminta untuk mengusulkan kebutuhan ASN untuk direkrut.

“Hari ini kita membahas jadwal rekrutmen kapan akan dilaksanakan dan meminta pemda aktif untuk mengusulkan berapa jumlah ASN yang dibutuhkan, karena gaji ASN di daerah dikeluarkan dari APBD. Jadi rapat hari ini juga untuk mensinkronkan anggaran rekrutmen hingga gaji ASN,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Syafrudin mengatakan prioritas ASN yang akan direkrut adalah mereka yang memiliki kemampuan sebagai guru, tenaga medis, dan teknis profesional.

“CPNS tetap akan direkrut yang memiliki tenaga teknis profesional, guru, dan dokter kesehatan, karena 75 persen puskesmas di seluruh Indonesia kekurangan dokter. Lalu ada 52 ribu guru yang akan pensiun sehingga prioritas itu juga. Dan untuk disabilitas akan tetap mendapatkan jatah 2 persen dari total yang direkrut.”

“Yang jelas tenaga administrasi diputuskan untuk tidak direkrut dulu,” pungkasnya.

Acara rakor tersebut dihadiri juga Mendagri Tjahjo Kumolo dan Mendikbud Muhadjir Effendy.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved