OTT KPK di NTB

KPK Ultimatum Komisaris PT Wisata Bahagia untuk Hadir Saat Pemeriksaan Kasus Suap Izin Tinggal Turis

KPK mengultimatum Komisaris PT Wisata Bahagia Indonesia (WBI), Lie Lindawati, untuk dapat memberikan kesaksian

KPK Ultimatum Komisaris PT Wisata Bahagia untuk Hadir Saat Pemeriksaan Kasus Suap Izin Tinggal Turis
Tribunnews.com/ Dennis Destryawan
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Komisaris PT Wisata Bahagia Indonesia (WBI), Lie Lindawati, untuk dapat memberikan kesaksian dalam kasus suap penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal turis di Lingkungan Kantor Imigrasi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.

Seharusnya penyidik KPK sudah menggali keterangan dari Lie pada 20 Juni 2019.

Namun seperti disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Lie menjawab lewat surat tertanggal 1 Juli untuk minta waktu agar dapat memenuhi panggilan KPK.

"Selanjutnya kami menjadwalkan kembali pemanggilan saksi pada 2 Agustus mendatang," kata Febri kepada pewarta, Selasa (30/7/2019).

Baca: Politikus NasDem: Nama-Nama Calon Menteri Sudah Masuk ke Jokowi

Baca: Polri: Densus 88 dan Koopssus Siap Bersinergi Tangani Ancaman Terorisme

Baca: Bocah Masih di Bawah Umur Dipekerjakan Jadi Pemandu Lagu di Karaoke Liar di Tuban

Febri menegaskan, KPK mengimbau Lie Lindawati untuk hadir sesuai dengan tanggal pemanggilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

"Lie Lindawati sebagai warga negara memiliki kewajiban memenuhi panggilan aparat penegak hukum untuk menjelaskan apa yang diketahuinya," tegas Febri.

Selain itu, hari ini penyidik KPK telah memeriksa anak buah Lie, yakni Tim Teknis PT Wisata Bahagia Indonesia, Ida Bagus Gede Suberata.

Ida diperiksa sebagai saksi untuk tersangka penerima suap, Kepala Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, Kurniadie.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait penyerahan uang dari PT WBI ke pihak Imigrasi Nusa Tenggara Barat," ungkap Febri.

Baca: Anies Tidak Akan Diam Melihat Potensi Reklamasi Pulau H Dilanjutkan

Baca: Wakil Ketua Komisi II DPR RI Setuju Mantan Koruptor Dilarang Ikut Pilkada

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved