OTT KPK di NTB

KPK Ultimatum Komisaris PT Wisata Bahagia untuk Hadir Saat Pemeriksaan Kasus Suap Izin Tinggal Turis

KPK mengultimatum Komisaris PT Wisata Bahagia Indonesia (WBI), Lie Lindawati, untuk dapat memberikan kesaksian

KPK Ultimatum Komisaris PT Wisata Bahagia untuk Hadir Saat Pemeriksaan Kasus Suap Izin Tinggal Turis
Tribunnews.com/ Dennis Destryawan
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019). 

Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Klas 1 Mataram, Kurniadie dan Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, Yusriansyah Fazrin sebagai tersangka kasus dugaan suap izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di lingkungan kantor Imigrasi NTB Tahun 2019.

Selain dua pejabat Imigrasi Klas 1 Mataram, KPK juga menetapkan Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia yang juga pengelola Wyndham Sundacer Lombok, Liliana Hidayat.
Liliana diduga menyuap kedua pejabat Imigrasi Mataram dalam kasus ini.

Awalnya, Penyidik PNS (PPNS) di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram mengamankan dua WNA dengan inisial BGW dan MK yang diduga menyalahgunakan izin tinggal.

Mereka diduga masuk menggunakan visa sebagai turis biasa, tapi ternyata diduga bekerja di Wyndham Sundancer Lombok.

Mengetahui dua WNA tersebut diamankan, Liliana melakukan negosiasi agar proses hukum dua WNA tersebut tak berlanjut.
Sebelumnya, kantor Imigrasi Klas 1 Mataram telah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk dua WNA tersebut tanggal 22 Mei 2019.

Kemudian Yusriansyah menghubungi Liliana untuk mengambil SPDP tersebut.

Permintaan pengambilan SPDP ini diduga sebagai kode untuk menaikkan harga untuk menghentikan kasus.

Liliana kemudian menawarkan uang sebesar Rp300 juta untuk menghentikan kasus tersebut.

Namun, Yusriansyah menolak karena jumlahnya sedikit.
Dalam proses komunikasi terkait biaya mengurus perkara tersebut Yusriansyah berkoordinasi dengan atasannya Kurniadie.

Selanjutnya, diduga terjadi pertemuan antara Yusriansyah dan Liliana untuk kembali membahas negosiasi harga.
Akhirnya disepakati jumlah uang untuk mengurus perkara 2 WNA tersebut adalah Rp 1,2 miliar.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved