Kursi Ketua MPR Seharusnya Terbuka untuk Semua Parpol

Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti mengingatkan seluruh elite politik agar tidak ada pembagian khusus untuk jabatan Ketua MPR.

Kursi Ketua MPR Seharusnya Terbuka untuk Semua Parpol
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti mengingatkan seluruh elite politik agar tidak ada pembagian khusus untuk jabatan Ketua MPR.

Bivitri mengatakan idealnya Kursi Ketua MPR terbuka kepada seluruh partai politik.

"Saya lihat memang terbuka saja tidak boleh dibagi-bagi, presiden dari kelompok A ketua MPR dari kelompok B ini, aturan mainnya tidak begitu, tidak perlu dikotak-kotakan," ucapnya ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).

Keterbukaan pengisian kursi pimpinan MPR, tersebut, kata Bivitri agar tidak ada skema amandemen undang-undang yang melenceng.

Sebab, wacana amandemen kembali menguat dan diakuinya cukup mengkhawatirkan.

Baca: Persib Bandung Kian Terpuruk, Michael Essien Ikut Sampaikan Komentar

Baca: VIRAL Mobil Terjebak di Kuburan: Sopir Mengira Dirinya Sudah di Rumah, Ia Pun Tidur di Nisan

Baca: Modus Perempuan Pengunjung Lapas Solo, Selundupkan Obat di Payudara dan Ponsel di Selangkangan

Baca: Viral Hari Ini, Dua Balita Ditelantarkan di Pinggir Jalan Medan, Menangis Histeris Panggil Mama

Dalam amandemen itu tertuang diaktifkannya kembali Gerakan Besar Haluan Negara (GBHN), kembali kepada Undang-Undang dasar 1945, dan akhirnya pemilihan presiden bisa saja kembali dipilih secara tidak langsung.

"Saya khawatir wacana amandemen yang sedang menguat bisa dibawa ke mana-mana, di mana presiden tidak dipilih langsung tapi hanya elite MPR jelas itu tidak bisa diterima," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak ada aturan satu paket pimpinan MPR hanya berasal dari partai koalisi pemerintah.

Partai di luar koalisi saat pemilihan berhak masuk ke dalam kursi pimpinan lembaga yang saat ini tengah dibidik sejumlah partai politik.

"Saya kira, satu paket itu dalam arti mereka majunya barengan tapi apakah paket itu oposisi atau tidak disebut dalam undang-undang, bisa saja paket ada 1 orang PDIP satu orang, PAN satu orang, PKS satu orang, yang penting paket dalam arti tidak mesti satuan," pungkasnya.

Diketahui, posisi kursi Ketua MPR RI kini menjadi incaran beberapa partai politik.

Sebelumnya, PKB, Golkar dan Gerindra juga terang-terangan mengincar pucuk pimpinan MPR.

PDI Perjuangan yang sudah pasti mendapatkan posisi Ketua DPR RI juga mengatakan tak ada larangan Ketua DPR dan Ketua MPR dijabat dari kader partai yang sama.

Dalam UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap. 
Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan 1 orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.

Penulis: chaerul umam
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved