Pemindahan Ibu Kota Negara

Politikus Gerindra Pertanyakan Sumber Dana Pemindahan Ibu Kota Lewat Surat Terbuka untuk Jokowi

Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo terkait rencana pemindahan ibu kota negara

Politikus Gerindra Pertanyakan Sumber Dana Pemindahan Ibu Kota Lewat Surat Terbuka untuk Jokowi
TRIBUNNEWS/CHAERUL UMAM
Andre Rosiade. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

Dalam suratnya, Andre Rosiade mempertanyakan kepada Presiden Jokowi sumber pembiayaan untuk memindahkan ibu kota negara.

"Terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, saya sebagai rakyat Indonesia ingin menanyakan sumber pembiayaan dimana harus dibangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk menunjang ibu kota baru," kata Andre Rosiade melalui keterangannya, Kamis (1/8/2019).

Menurutnya, memakai dana APBN tidak akan cukup untuk menanggung semua biaya pemindahan ibu kota yang ditaksir menyentuh angka Rp 466 Triliun.

Baca: Kepala Bappenas: Drainase Akan Diperhatikan, Kita Tidak Mau Ibu Kota Baru Nanti Kebanjiran

Baca: Rumah Duka Jenazah Agung Hercules di RS Dharmais Dijaga Ketat Petugas

Baca: Tetes Air Mata Dokter Romi Ingat Suami Beton Jalan untuk Dirinya Pulang Pergi ke Puskesmas

Baca: Pertamina Janjikan Kompensasi unruk Korban Tumpahan Minyak ONWJ di Karawang

Penerimaan pajak yang kecil dan kebutuhan belanja negara yang besar disinyalir menjadi faktor pemindahan ibu kota sulit terwujud.

"Jalan pintasnya, pemerintah dipaksa terbitkan surat utang dengan bunga tinggi. Jika diasumsikan, utang naik Rp 466 triliun maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38,7 persen," jelasnya.

Andre menyebut Jokowi kemungkinan menugaskan BUMN karya yang akan menjadi beban bagi keuangan BUMN.

Proyek pemindahan ibu kota menurutnya bukan proyek komersil karena bangunan pemerintah sifatnya lebih ke pelayanan publik.

Dia memandang ada risiko missmatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar.

Halaman
123
Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved