SBMI Berikan Trik Agar Calon Pekerja Migran Tidak Terjebak Dalam Perdagangan Orang

Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia Boby memberikan trik agar para calon pekerja migran Indonesia agar terhindar dari praktik perdagang

SBMI Berikan Trik Agar Calon Pekerja Migran Tidak Terjebak Dalam Perdagangan Orang
TRIBUNNEWS.COM/GITA IRAWAN
Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Dinda Nuuranisa Yura, perwakilan dari IOM Among Resi, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Tindak Kementerian PPPA, Destri Handayani, dan Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia Boby Anwar Maarif saat rangkaian kegiatan Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI (KPPPA) di Car Free Day Sudirman, Jakarta Pusat pada Minggu (4/8/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia Boby memberikan trik agar para calon pekerja migran Indonesia agar terhindar dari praktik perdagangan orang.

Menurut Boby, setidaknya ada empat hal yang harus dilihat sebelum calon pekerja memutuskan untuk bekerja sebagai buruh migran di luar negerinyakni surat tugas resmi dari kantor, Surat Keterangan resmi dari kantor, dan terdaftar atau tidaknya kantor atau perusahaan tersebut di Dinas Pekerjaan.

Hal itu disampaikan Boby saat rangkaian kegiatan Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI (KPPPA) di Car Free Day Sudirman, Jakarta Pusat pada Minggu (4/8/2019).

"Salah satu modusnya itu mengimingin pekerjaan enak, kerja gampang, dan gaji besar. Untuk menyiasati itu, kalau ada yang menawarkan pekerjaan harus dilihat dulu ada Surat Tugas, Surat Keterangan, dan terdaftar atau tidak di dinas pekerjaan. Kalau tidak ada itu semua, tolak," tegas Boby.

Baca: Kementerian PPPA dan IOM Ingatkan Perdagangan Orang Bermodus Pengantin Pesanan

Baca: 2.300 Laki-laki di Indonesia Jadi Korban Perdagangan Orang

Namun, menurut Boby jika tiga hal tersebut sudah ada, masih ada hal lain yang harus dilihat yakni pelatuhan dan pendidikan bagi pekerja sebelum ditugaskan dan ditempatkan di luar negeri.

"Meski perusahaan resmi, tapi ada juga yang menggunakan proses tidak benar. Misalnya tidak dilakukan pendidikan dan pelatihan yang benar. Misalnya pelatihan bahasa," kata Boby.

Ia menilai, mencegah terjadinya praktik perdagangan orang lebih baik.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih peka dengan sekitar dan mengampanyekan bahaya perdagangan orang.

"Saya setuju, cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Semua harus rajin kampanye bahwa perdagangan orang ini bahaya. Tanyakan surat SK, surat tugas, terdaftar atau tidak di dinas tenaga kerja. Kalau tidak ada tiga itu, tolak " kata Boby.

Sejumlah massa membentangkan poster saat aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Selasa (20/3/2018). Aksi tersebut mengutuk dan menolak hukuman mati dalam menyikapi eksekusi mati terhadap buruh migran Indonesia di Arab Saudi yakni Zaini Misrin. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sejumlah massa membentangkan poster saat aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Selasa (20/3/2018). Aksi tersebut mengutuk dan menolak hukuman mati dalam menyikapi eksekusi mati terhadap buruh migran Indonesia di Arab Saudi yakni Zaini Misrin. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Anita K Wardhani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved