Nurdin Abdullah Tegaskan Tidak Ada Dualisme Kepemimpinan di Sulsel

Isu dualisme muncul salah satunya di pertimbangan pengajuan hak angket oleh DPRD Provinsi Sulsel.

Nurdin Abdullah Tegaskan Tidak Ada Dualisme Kepemimpinan di Sulsel
TRIBUNNEWS.COM/Fransiskus Adhiyuda
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat ditemui di Kantor DPP PDIP 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah memastikan tidak ada dualisme dalam kepemimpinan di Provinsi Sulsel antara dirinya dengan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

"Enggak ada dualisme, kita komunikasi dengan baik kok," ujar Nurdin di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).

Isu dualisme muncul salah satunya di pertimbangan pengajuan hak angket oleh DPRD Provinsi Sulsel.

Isu dualisme tersebut muncul dimana adanya pengesahan SK Wakil Gubernur Sulsel terkait pelantikan 193 pejabat di ruang lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulsel tanpa sepengetahuan Gubernur Sulsel.

Nurdin pun menyatakan bahwa dirinya sudah melakukan komunikasi dengan wakilnya terkait ramainya isu berkembang soal SK pelantikan tersebut.

"Udah, kita komunikasi terus sebenarnya, tapi kita ini kan baru. Orang-orang yang ada di dalam kan masih orang lama, ya bisa aja mereka biarin kita berjalan begitu saja," jelas Nurdin.

Sebelumnya, seperti dikutip dari Kompas.com, penggunaan hak angket DPRD Sulsel sendiri lahir dari hasil sidang paripurna DPRD Sulawesi Selatan yang digelar di ruang paripurna kantor DPRD Sulsel, Senin (24/6/2019) lalu.

Sidang hak angket digelar karena dinilai terdapat keganjilan dalam pemerintahan di Pemprov Sulsel.

Baca: Cerita Pria Gugat Mantan Pacar Kembalikan Biaya Pacaran: Uang Pulsa hingga Buat Perjanjian

Dalam lima poin landasan hak angket, disebutkan bahwa kebijakan pemerintahan Nurdin Abdullah melanggar aturan.

Poin pertama, terkait pelantikan 193 pejabat Sulsel yang surat keputusannya ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.

Kedua, manajemen pengangkatan PNS yang dinilai tidak profesional. Ketiga, dugaan KKN dalam penempatan pejabat tertentu.

Keempat, pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dinilai tidak berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama tidak adanya klarifikasi terlebih dahulu.

Poin kelima ialah pelaksanaan APBD 2019 yang serapan anggarannya dianggap masih minim.

Dalam perjalanan sidang hak angket, pansus yang diketuai Kadir Halid telah memeriksa beberapa saksi seperti Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Mantan Kepala Dinas Bina Marga, Jumras yang mengaku dicopot dari jabatannya tanpa alasan yang jelas, serta adik ipar Nurdin Abdullah Taufik Fachruddin yang kini menjabat Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulsel. 

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved