PDIP Siap Pasang Badan, Hadang Hak Angket DPRD ke Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya telah meninstruksikan jajaran fraksi PDIP di DPRD Sulsel untuk menolak hak angket.

PDIP Siap Pasang Badan, Hadang Hak Angket DPRD ke Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
TRIBUNNEWS/FRANSISKUS ADHIYUDA
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan siap pasang badan dan mendukung penuh Gubernur Sulawasi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah yang diangket oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya telah meninstruksikan jajaran Fraksi PDIP untuk menolak pengajuan hak angket DPRD Sulsel .

"kami menegaskan dukungan sepenuhnya kepada Gubernur Sulawesi Selatan, kami minta fraksi PDIP aktif melakukan lobi-lobi politik menolak hak angket melalui dialog," kata Hasto di DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).

"Karena apapun, kepala daerah dan wakil merupakan satu kesatuan," tambah Hasto.

Hasto mengatakan, komitmen itu ditegaskan karena wakil kepala daerah itu menjabarkan kebijakan politik kepala daerah. "Namanya saja wakil. Itu dimana-mana. Sehingga kesatupaduan keduanya wajib," kata Hasto.

Baca: Pilihan MPV Berharga Murah di Jawa Barat

Hasto menyatakan, terpilihnya Nurdin Abdullah sebagai kepala daerah merupakan pilihan rakyat secara langsung. "Jangan kemudian menggunakan hak politik hanya karena ambisi politik dan meletakkan hak dewan dengan tidak proporsional," kata dia.

Dikutip dari Kompas.com, penggunaan hak angket DPRD Sulsel sendiri lahir dari hasil sidang paripurna DPRD Sulawesi Selatan yang digelar di ruang paripurna kantor DPRD Sulsel, Senin (24/6/2019) lalu.

Baca: Mobil Pintar Ini Bisa Jadi Penolong Saat di Rumah Mati Listrik

Sidang hak angket digelar karena dinilai terdapat keganjilan dalam pemerintahan di Pemprov Sulsel.

Dalam lima poin landasan hak angket, disebutkan bahwa kebijakan pemerintahan Nurdin Abdullah melanggar aturan.

Poin pertama, terkait pelantikan 193 pejabat Sulsel yang surat keputusannya ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.

Baca: Lontarkan 'Orang Pintar' saat Marah ke PLN, Ahli Sebut Jokowi Tunjukkan Ciri Khas, Maknanya Dalam

Kedua, manajemen pengangkatan PNS yang dinilai tidak profesional. Ketiga, dugaan KKN dalam penempatan pejabat tertentu.

Keempat, pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dinilai tidak berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama tidak adanya klarifikasi terlebih dahulu.

Poin kelima ialah pelaksanaan APBD 2019 yang serapan anggarannya dianggap masih minim.

Dalam perjalanan sidang hak angket, pansus yang diketuai Kadir Halid telah memeriksa beberapa saksi seperti Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Mantan Kepala Dinas Bina Marga, Jumras yang mengaku dicopot dari jabatannya tanpa alasan yang jelas, serta adik ipar Nurdin Abdullah Taufik Fachruddin yang kini menjabat Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulsel.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved