Banyak Petinggi BUMN Ditangkap KPK, Perusahaan Pelat Merah Dianggap Tak Patuhi Jokowi

Korupsi menjadi salah satu persoalan di badan usaha milik negara (BUMN). Bahkan tahun ini beberapa petinggi BUMN terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi

Banyak Petinggi BUMN Ditangkap KPK, Perusahaan Pelat Merah Dianggap Tak Patuhi Jokowi
Tribunnews.com/Ilham
Diskusi Mencegah Korupsi di BUMN. (Kiri-Kanan) Peneliti Visi Integritas Danang Widoyoko, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dan Peneliti ICW Firdaus Ilyas, Cikini, Jakarta, Rabu (7/8/2019) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Korupsi menjadi salah satu persoalan di badan usaha milik negara (BUMN). Bahkan tahun ini beberapa petinggi BUMN terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kondisi tersebut dianggap mencerminkan bahwa perusahaan pelat merah tak patuh terhadap Presiden Joko 'Jokowi' Widodo. Maka dari itu, Presiden Jokowi diminta lebih tegas terhadap korupsi di tubuh BUMN.

"Nah saya kira pemberantasan korupsi itu adalah keharusan bagi Jokowi. Kalau nggak, BUMN nya nggak nurut sama dia, nggak nurut pada presiden, mengerjakan yang lain, bukan mengerjakan program prioritas pemerintah," ujar Peneliti Visi Integritas Danang Widoyoko di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Menurut dia, ada sejumlah masalah di BUMN, mulai dari inefisiensi, pemburu rente, intervensi politik, hingga sumber dana kepentingan politik.

Baca: Beberapa Penemuan Canggih yang Menyerupai Benda Canggih di Film-film Fiksi, Salah Satunya Hoverboard

Baca: Inter Milan dan Juventus Tunggu Waktu Tepat Rekrut Romelu Lukaku

Baca: Kawanan Pencuri Sapi Tinggalkan Truk dan Sapi Curian

Baca: Nunung Ditahan Terkait Narkoba, Polisi Ungkap Kondisi Terkini sang Komedian

"Nah dengan berbagai persoalan ini lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah terutama presiden untuk memastikan programnya berjalan. Jadi pertama pemberantasan korupsi itu ya keniscayaan," jelas Danang.

Menurutnya juga, pemerintah perlu mengevaluasi secara reguler direksi BUMN dengan memberikan target yang tinggi. Selain itu bisa juga dilakukan seleksi terhadap direktur BUMN secara terbuka dengan lelang jabatan.

Jika korupsi sampai mendarah daging di BUMN, menurutnya bisa-bisa program prioritas Presiden Jokowi malah tak berjalan dengan optimal.

"Dan sumber daya BUMN terbatas, kalau kemudian dipakai untuk kepentingan-kepentingan lain ya BUMN nya kehabisan sumber daya untuk menjalankan program-program pemerintah," ujar Danang.

Sebagai informasi, hingga pertengahan tahun ini saja, tercatat beberapa petinggi BUMN terjerat oleh KPK, yaitu Sofyan Basir yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada April 2019 lalu. Terseretnya Sofyan menjadi salah satu berita besar tahun ini, sebab saat itu dia adalah orang nomor satu di salah satu BUMN terbesar di Indonesia, PT PLN (Persero).

Wisnu Kuncoro sebelumnya Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Dia terjaring operasi OTT KPK pada Maret 2019 lalu. Wisnu jadi tersangka di KPK terkait dugaan pengadaan barang dan jasa.

Yang masih segar, KPK mengamankan Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam dalam OTT pada 1 Agustus. Andra diduga menerima suap dari PT INTI.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved