Kasus Suap di Kementerian Agama

Nama Menteri Agama Disebut dalam Sidang Putusan Kasus Suap Jual-Beli Jabatan

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Lukman turut menerima uang Rp70 juta yang diberikan secara bertahap

Nama Menteri Agama Disebut dalam Sidang Putusan Kasus Suap Jual-Beli Jabatan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kiri) dan mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (kanan) memberikan kesaksian dalam sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan tujuh orang saksi diantaranya Lukman Hakim Saifuddin dan Romahurmuziy. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin disebut di sidang beragenda pembacaan putusan kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) yang menjerat terdakwa Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur nonaktif, Haris Hasanuddin.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Lukman turut menerima uang Rp70 juta yang diberikan secara bertahap masing-masing Rp50 juta dan Rp20 juta. Uang diberikan karena Lukman berperan mengangkat Haris sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.

"Majelis Hakim berpendapat pemberian uang oleh Haris kepada saksi Romahurmuziy dan Lukman Hakim Saifuddin yang mana pemberian uang terkait dengan terpilih dan diangkatnya terdakwa sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim," ujar Ketua Majelis Hakim Hastopo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Baca: Jhonny Setiawan, Astronom Indonesia dengan Lebih dari 15 Penemuan Planet Baru

Baca: Divonis Kanker, Cinta Penelope Kini Habiskan Ratusan Juta Rupiah untuk Sekali Pengobatan

Baca: Kampoeng Tempo Doeloe Manjakan Selera Kuliner Anda di La Piazza Kelapa Gading

Hakim berpendapat unsur memberi sesuatu dalam perkara a quo telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin, nonaktif pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda Rp 150 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Sidang beragenda pembacaan putusan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (7/8/2019).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haris Hasanuddin dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda Rp 150 juta, dengan ketentuan apabila denda tak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 3 bulan," kata ketua majelis hakim Hastopo saat membacakan putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Majelis hakim menilai Haris terbukti melakukan praktek jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Menurut majelis, Haris terbukti memberikan sejumlah uang kepada Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan saat itu Muhammad Romahurmuziy alias dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Berdasarkan fakta di persidangan, pada 6 Januari 2019, Haris terbukti memberikan uang kepada Rommy sebesar Rp 5 juta.

Halaman
123
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved