Saatnya Penuhi Hak-Hak Perempuan Pekerja dan Beri Kesempatan Penyandang Disabilitas Bekerja

Banyak laporan penelitian menyebutkan bahwa banyak pekerja perempuan mengalami diskriminasi secara fisik, psikis dan kekerasan seksual

Saatnya Penuhi Hak-Hak Perempuan Pekerja dan Beri Kesempatan Penyandang Disabilitas Bekerja
istimewa
Narasumber seminar Pedekatan Gender dan Disabilitas dalam Legislasi Bidang Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (7/8/2019). 

Perwakilan Ombudsman RI dalam kesempatan itu mengatakan, terjadinya diskriminasi dan ketimpangan gender di bidang ketenagakerjaan karena masih ada peraturan yang tidak mendukung kesetaraan dan keadilan di bidang ketenagakerjaan.

"Belum adanya data terpilah bidang ketenagakerjaan dan data ketimpangan kesetaran akses hak-hak perempuan dan kelompok rentan diskriminasi di bidang ketenagakerjaan," katanya.

Baca: Persaingan CPNS 2019 Ketat, Berikut Formasi yang Ditiadakan, Prioritas dan Kuota Disabilitas

Terkait isu disabilitas ini, Nova Riyanti Yusuf, anggota komisi IX DPR RI menyatakan, penanganan isu disabilitas yang lintas sektoral haruslah berpijak pada kordinasi lintas sektoral.

"Juga perlu adanya komitmen kuat dan keberpihakan semua pihak baik dari segi anggaran, regulasi dan pengawasan," kata Nova.

Nova menegaskan sudah saatnya syarat Sehat Jasmani dan Rohani untuk jadi PNS tidak dilakukan secara diskriminatif.

Penyandang disabilitas, tegas Nova harus mendapatkan peran di tengah masyarakat sehingga mereka merasa kehadiran mereka memberi manfaat dalam hidup.

"Misal dengan usaha entrepreneurship membuat kerajinan. Tentunya hal ini tetap harus mendapat dukungan dari pemerintah untuk subsidi dan dunia usaha," katanya.

Ditambakan Nova, Komisi IX DPR RI sebenarnya sudah memasukkan RUU Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan pada program legislasi nasional (2015-2019).

"Entry point pengawasan ketenagakerjaan disabilitas bisa melalui ruu ini atau tingkatkan saja pengawasan termasuk dlm penganggaran," katanya.

Nova menyebut, Kemnaker RI tahun anggaran 2020, melalui Direktorat penempatan tenaga kerja dalam negeri melalui kegiatan fasilitasi penempatan tenaga kerja khusus (disabilitas)" dengan target 2.000 orang dengan anggaran sebesar Rp 5 miliar.

Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved