Soal Gagasan Mendagri Pakai e-Voting, KPU Ceritakan Pengalaman Amerika Serikat

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan menilai gagasan Mendagri Tjahjo Kumolo soal penerapan e-voting di Pilkada 2020 untuk ancang-ancang Pemilu 2024 masih

Soal Gagasan Mendagri Pakai e-Voting, KPU Ceritakan Pengalaman Amerika Serikat
Kompas.com/PRIYOMBODO
Ilustrasi 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan menilai gagasan Mendagri Tjahjo Kumolo soal penerapan e-voting di Pilkada 2020 untuk ancang-ancang Pemilu 2024 masih butuh kajian mendalam.

"Itu masih membutuhkan kajian ya," ucap Wahyu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Wahyu berkaca dari negara yang menganut sistem demokrasi seperti Amerika Serikat saat menjalankan Pemilunya.

Katanya, berdasarkan hasil komunikasi KPU dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat, beberapa negara bagian di sana justru kembali pada pemungutan suara secara manual. Padahal awalnya mereka menggunakan sistem e-voting.

Baca: 6 Bulan Dipenjara Karena Kasus Kampanye Gelap, Mandala Shoji Akhirnya Bebas, Istri Ungkap Rasa Haru

Baca: Timnas U-18 Indonesia Mendapatkan Tantangan dari Alam di Piala AFF U-18 2019

Baca: Takluk dari Thailand, Timnas U-15 Indonesia Tak Lolos ke Final Piala AFF U-15 2019

Baca: Hasil Akhir Timnas U-15 Indonesia vs Thailand: Garuda Muda Gagal ke Final Usai Tumbang 0-2

Sebab dari sisi teknis, mereka masih bergantung pada dokumen fisik semisal surat suara yang dicoblos hingga formulir C1 Plano. Dokumen-dokumen tersebut memudahkan jika nantinya hasil Pemilu dipermasalahkan kemudian hari.

Atas pertimbangan pentingnya dokumen fisik untuk proses sengketa, mendasari beberapa negara bagian Amerika Serikat dan eropa cenderung kembali menggunakan pemungutan suara secara manual.

Namun soal penghitungan hasil suara atau rekapitulasinya, tetap mempertahankan penggunaan teknologi informasi.

"Oleh sebab itu sebenarnya belum tentu gagasan e-voting itu relevan dengan kebutuhan kita di masa mendatang," ungkap Wahyu.

Meski begitu, Wahyu tetap menghornati gagasan dari Mendagri. Dan mengajak mengkaji usulan tersebut bersama-sama.

"Tetapi sebagai gagasan tentu kita hormati, dan akan kita kaji bersama kemungkinan itu," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut sistem pemungutan suara berbasis teknologi yaitu e-voting dan e-rekap bisa dikaji oleh penyelenggara Pemilu sebagai bentuk pemantapan sistem pemungutan suara.

Ia menilai sistem e-voting dan e-rekap perlu dipikirkan oleh KPU dan Bawaslu serta DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) sebagai penyelenggara Pemilu untuk mulai diterapkan pada Pilkada serentak 2020.

"Setidaknya penerapan e-voting dan e-rekap dalam pemilihan umum bisa mulai diterapkan pada Pilkada 2020 sebagai jangka pendek dan Pemilu 2024 untuk jangka panjang," ungkap Tjahjo di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved