Mati Listrik di Ibu Kota dan Sekitarnya

Gara-gara Ikan Koi Mati Saat ‘Blackout’, PLN Dituntut Ganti Rugi Lebih Dari Rp 10 Juta

David mengatakan pihaknya sudah mengajukan gugatan resmi kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk bertanggung jawab atas matinya ikan koi

Gara-gara Ikan Koi Mati Saat ‘Blackout’, PLN Dituntut Ganti Rugi Lebih Dari Rp 10 Juta
Tribunnews.com/Rizal B
Dari kanan, Ketua KKI David Tobing, Direktur Strategis II PLN Djoko Abumanan, dan anggota Ombudsman RI Laode Ida saat konferensi usai pertemuan di Kantor ORI, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), David Tobing mengaku pihaknya menerima dua aduan masyarakat yang ikan koinya mati akibat padam listrik secara luas atau ‘blackout’ yang terjadi di kawasan Jabodetabek dan Jawa Barat pada Minggu (4/8/2019).

David mengatakan pihaknya sudah mengajukan gugatan resmi kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk bertanggung jawab atas matinya ikan koi milik masyarakat tersebut dengan mengganti rugi senilai lebih dari Rp 10 juta.

“Kami sudah menerima masyarakat yang merasa dirugikan atas peristiwa tersebut misal ikan koinya mati. Yang satu meminta ganti rugi Rp 1,9 juta dan yang kedua meminta sejumlah Rp 9 jutaan,” ungkap David di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019).

Baca: Kisah Ibu Pasca Lahirkan Anak di Masalembu, Harus Naik Kapal Tempuh 21 Jam ke Sumenep Untuk Dikiret

Baca: Cegah Protes di Kashmir, India Tangkap Ratusan Aktivis dan Intelektual Lokal

Baca: Pasangan Ini Ketahuan Gugurkan Kandungan Saat Mau Kubur Janin

Ia menegaskan gugatan tersebut diajukannya sebagai bentuk pembelajaran kepada PLN untuk menyusun sistem antisipasi yang lebih baik jika ada gangguan dalam diatribusi energi ke depannya.

“Karena tidak adanya listrik berpengaruh tidak hanya kepada aktivitas masyarakat, tapi juga membuat hewan peliharaan mati dan sebagainya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, David mengatakan pihaknya menggandeng lembaga hukum lainnya seperti LBH Jakarta dan YLKI untuk memfasilitasi tuntutan masyarakat.

“Karena masyarakat tak boleh dihalangi untuk meminta ganti rugi. Apalagi melihat kompensasi yang diberikan, misal untuk yang pasang listrik 2200 Volt hanya dapat ganti rugi 45 ribu atau setara dengan 38 batang lilin. Kan tidak sebanding,” pungkasnya.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved