Komnas HAM Bakal Surati Jokowi agar Tak Tandatangani Perpres Terkait Koopsus TNI

Terlebih menurutnya, Perpres tersebut juga mengancam organisasi TNI sendiri untuk menjadi tidak profesional

Komnas HAM Bakal Surati Jokowi agar Tak Tandatangani Perpres Terkait Koopsus TNI
Tribunnews.com/Gita Irawan
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam di Kantor Komnas HAM Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (8/8/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menyatakan pihaknya akan segera menyurati Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta agar Jokowi tidak menandatangani Peraturan Presiden Tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi terorisme yang nantinya akan menjadi dasar hukum bagi aktifnya Komando Operasi Khusus TNI.

Pada pokoknya, Anam menilai muatan draft Perpres tersebut bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang sehingga mengancam Hak Asasi Manusia, dan tata kelola demokrasi.

Baca: Kritik Koopsus TNI, Komnas HAM Akan Surati Presiden Agar Tidak Tandatangani Perpres Soal Ini

Terlebih menurutnya, Perpres tersebut juga mengancam organisasi TNI sendiri untuk menjadi tidak profesional.

"Jadi kami akan menyurati kepada Presiden, keberatan kami karena ancamannya tidak hanya ancaman Hak Asasi Manusia, tapi tata kelola demokrasi berdasarkan negara yang punya prinsip negara hukum, ini ditabrak. Ditabrak oleh Perpres," kata Anam di Kantor Komnas HAM Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (8/8/2019).

"Perpres ini bertabrakan dengan Undang-Undang pokok Terorisme. Juga bertentangan dengan dengan Undang-Undang pokok TNI. Bertentangan juga dengan sesuatu yang diatur dengan sesuatu yang sudah diatur di konstitusi. Ini tabrakannya banyak sekali, dan perpres ini mengancam TNI kita menjadi tidak profesional dan itu paling bahaya," ucap Anam.

Selain itu Komnas HAM juga menilai pembentukan Koopsus TNI yang dibentuk Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor Nomor 42 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia menimbulkan potensi pelanggaran HAM.

"TNI telah membentuk Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) dari matra darat, laut, dan udara yang salah satu tugasnya adalah menjadi pencegah, penindak dan pemulihan aksi terorisme. Hal tersebut dapat menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi manusia," kata Anam.

Terkait hal tersebut, Komnas HAM mengkritik sejumlah hal.

Pertama, Komnas HAM menilai ruang lingkup tugas, fungsi, dan kewenangan Koopsus TNI terlalu luas karena meliputi tugas penangkapan, penindakan dan pemulihan yang dalam prespektif hukum dapat dimaknai sebagai sebagai tindakan intelejen, penyelidikan, penyidikan, bahkan sampai dengan tindakan pemulihan.

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved