Mati Listrik di Ibu Kota dan Sekitarnya

KPK Minta PLN Segera Tunjuk Direktur Utama Definitif

Saut Situmorang menilai posisi Direktur Utama sebagai pucuk pimpinan perusahaan pelat merah merupakan hal yang penting.

KPK Minta PLN Segera Tunjuk Direktur Utama Definitif
THE JAKARTA POST/SETO WARDHANA
Presiden Joko Widodo berjalan meninggalkan Kantor PLN ditemani Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) dan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani (kiri) usai melakukan pertemuan di kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Presiden mempertanyakan dan meminta klarifikasi manajemen PLN atas padamnya listrik secara total (blakcout) di wilayah Jabodetabek pada Minggu (4/8/2019). THE JAKARTA POST/SETO WARDHANA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk segera menunjuk Direktur Utama definitif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai posisi Direktur Utama sebagai pucuk pimpinan perusahaan pelat merah merupakan hal yang penting.

"Saya pikir sebaiknya ya itu emang enggak boleh lama-lama,” ujar Saut kepada pewarta, Kamis (8/8/2019).

Lebih lanjut Saut menegaskan, peran Direktur Utama dalam sebuah perusahaan sangat vital.

Apalagi perusahaan besar sekelas PLN yang harus bertanggung jawab mengatur listrik dari Sabang sampai Merauke.

“Ya sebenarnya fungsi manajemen puncak itu kan banyak ya disana mulai planning, controlling acting. Segala macem itu kan untuk dia bisa kompetitif itu kan ya harus orang-orang yang profesional. Harus ditempatkan secara cepat,” katanya.

Saut mengaku percaya jika PLN memiliki banyak orang profesional yang bisa mengisi posisi Direktur Utama.

Kendati demikian, Saut enggan memberikan keterangan lebih detail terkait siapa orang yang menurutnya paling cocok mengisi posisi tersebur.

“Kalau soal mencari orang lain lagi. Itu saya pikir PLN itu banyak orang-orang bagus kok,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penunjukan Direktur Utama definitif PT PLN (Persero) harus menunggu Menteri BUMN Rini Soemarno pulang dari ibadah hajinya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan tanggapan soal putusan Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung di gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). KPK menyatakan akan melakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa serta akan terus mengusut dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dalam perkara BLBI. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
Halaman
123
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved