Kritik Koopsus TNI, Komnas HAM Akan Surati Presiden Agar Tidak Tandatangani Perpres Soal Ini

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menyatakan pihaknya akan segera menyurati Presiden RI Joko Widodo.

Kritik Koopsus TNI, Komnas HAM Akan Surati Presiden Agar Tidak Tandatangani Perpres Soal Ini
Tribunnews.com/Gita Irawan
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam di Kantor Komnas HAM Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (8/8/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menyatakan pihaknya akan segera menyurati Presiden RI Joko Widodo.

Surat tersebut untuk meminta agar Jokowi tidak menandatangani Peraturan Presiden Tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi terorisme yang nantinya akan menjadi dasar hukum bagi aktifnya Komando Operasi Khusus TNI.

Pada pokoknya, Anam menilai muatan draft Perpres tersebut bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang sehingga mengancam Hak Asasi Manusia, dan tata kelola demokrasi.

Terlebih menurutnya, Perpres tersebut juga mengancam organisasi TNI sendiri untuk menjadi tidak profesional.

Baca: Segera Dibuka, BKN Usul Harus Pilih CPNS 2019 atau P3K/PPPK, Ada Tenaga Honorer yang Diprioritaskan

Baca: Megawati Minta Kursi Menteri, Jokowi Janji PDI-P Dapat yang Terbanyak

Baca: Tak Terima Ditertibkan, PKL Protes dan Siram Kasatpol PP dengan Air Panas

Hal itu disampaikan Anam di Kantor Komnas HAM Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (8/8/2019).

"Jadi kami akan menyurati kepada Presiden, keberatan kami karena ancamannya tidak hanya ancaman Hak Asasi Manusia, tapi tata kelola demokrasi berdasarkan negara yang punya prinsip negara hukum, ini ditabrak. Ditabrak oleh Perpres. Perpres ini bertabrakan dengan Undang-Undang pokok Terorisme. Juga bertentangan dengan dengan Undang-Undang pokok TNI. Bertentangan juga dengan sesuatu yang diatur dengan sesuatu yang sudah diatur di konstitusi. Ini tabrakannya banyak sekali, dan perpres ini mengancam TNI kita menjadi tidak profesional dan itu paling bahaya," kata Anam.

Selain itu Komnas HAM juga menilai pembentukan Koopsus TNI yang dibentuk Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor Nomor 42 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia menimbulkan potensi pelanggaran HAM.

"TNI telah membentuk Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) dari matra darat, laut, dan udara yang salah satu tugasnya adalah menjadi pencegah, penindak dan pemulihan aksi terorisme. Hal tersebut dapat menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi manusia," kata Anam.

Terkait hal tersebut, Komnas HAM mengkritik sejumlah hal.

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved