Pertamina Bentuk Komite Verifikasi Kompensasi Kebocoran Minyak di Karawang

"Alur tahapan kompensasi masyarakat dari pengaduan Masyarakat ke perwakilan PHE ONWJ atau Komite," ujarnya

Pertamina Bentuk Komite Verifikasi Kompensasi Kebocoran Minyak di Karawang
Pertamina
Ilustrasi upaya maksimal Pertamina dalam penanganan dampak paska munculnya gelembung gas di sumur migas lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) akan memberikan kompensasi kerugian yang diterima warga akibat kebocoran minyak di sumur YYA-1 Blok Offshore North West Jawa (ONWJ) berdampak kepada petani tambak di Perairan Pantai Utara Jawa, Karawang, Jawa Barat.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pertamina Hulu Energi (PHE), Meidawati saat sesinkonferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019).

Baca: Dorong Ekonomi Keluarga, Pertamina Beri Bantuan Kelompok Wanita Tani Rejeki Kartini

Dalam penggantian kompensasi tersebut, Pertamina menyiapkan alur tahapan kompensasi masyarakat guna menyeleksi mana-mana saja kompensasi yang harus ditanggung oleh pihak Pertamina.

"Alur tahapan kompensasi masyarakat dari pengaduan Masyarakat ke perwakilan PHE ONWJ atau Komite," ujarnya.

Nantinya, komite yang dibentuk oleh Pertamina berdasarkan kompetensi dan kepentingan wilayah antara pihaknya dengan mengajak pihak pemerintah setempat yang akan melakukan verivikasi terhadap aduan.

Bisa saja aduan masyarakat itu ditolak, bila tidak memenuhi standar atau tidak terkena dampak dari kebocoran tersebut.

"Lalu pengakuan atau aduan itu nantinya diverivikasi, bisa diterima bisa ditolak juga nantinya dilakukan penilaian. Bila diterima lalu dilakukan pembayaran," jelasnya.

Baca: Gali Sumur, Bukan Air yang Keluar, Malah Ketemu Cairan Hitam yang Diduga Minyak

Meidawati menjelaskan tugas komite yakni akan merumuskan serta menetapkan standar kompensasi yang dibayar.

"Merumuskan dan menetapkan standar nilai kompensasi yang disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa daerah atau harga Harga kepantasan kepatutan dan kewajaran atau ada standar-standar harga tertentu yang disepakati," pungkasnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved