Pertamina Siapkan Skema Kompensasi Kerugian Akibat Kebocoran Minyak di Karawang

PT Pertamina (Persero) akan memberikan kompensasi kerugian yang diterima warga akibat kebocoran minyak

Pertamina Siapkan Skema Kompensasi Kerugian Akibat Kebocoran Minyak di Karawang
Kemenhub
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengirimkan tim ahli serta mengerahkan kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) untuk mengatasi insiden kebocoran minyak dan gas di sekitar anjungan Lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) yang terjadi sejak 12 Juli 2019 di Pantai Utara Jawa, Karawang, Jawa Barat. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) akan memberikan kompensasi kerugian yang diterima warga akibat kebocoran minyak di sumur YYA-1 Blok Offshore North West Jawa (ONWJ) berdampak kepada petani tambak di Perairan Pantai Utara Jawa, Karawang, Jawa Barat.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pertamina Hulu Energi (PHE), Meidawati saat sesinkonferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019).

Dalam penggantian kompensasi tersebut, Pertamina menyiapkan alur tahapan kompensasi masyarakat guna menyeleksi mana-mana saja kompensasi yang harus ditanggung oleh pihak Pertamina.

"Alur tahapan kompensasi masyarakat dari pengaduan Masyarakat ke perwakilan PHE ONWJ atau Komite," ujarnya.

Nantinya, komite yang dibentuk oleh Pertamina berdasarkan kompetensi dan kepentingan wilayah antara pihaknya dengan mengajak pihak pemerintah setempat yang akan melakukan verivikasi terhadap aduan.

Baca: Atasi Kebocoran Minyak di Karawang, Pertamina Dapat Bantuan Tenaga Asing

Bisa saja aduan masyarakat itu ditolak, bila tidak memenuhi standar atau tidak terkena dampak dari kebocoran tersebut.

"Lalu pengakuan atau aduan itu nantinya diverivikasi, bisa diterima bisa ditolak juga nantinya dilakukan penilaian. Bila diterima lalu dilakukan pembayaran," jelasnya.

Meidawati menjelaskan tugas komite yakni akan merumuskan serta menetapkan standar kompensasi yang dibayar.

"Merumuskan dan menetapkan standar nilai kompensasi yang disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa daerah atau harga Harga kepantasan kepatutan dan kewajaran atau ada standar-standar harga tertentu yang disepakati," pungkasnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved