Kabinet Jokowi

Menteri dari PDIP Harus Melalui Pintu Prerogatif Megawati

Untuk nama menteri dari PDIP sendiri menurutnya sebelum diusulkan kepada Presiden Jokowi, akan terlebih dahulu diputuskan Ketua Umum PDIP, Megawati.

Menteri dari PDIP Harus Melalui Pintu Prerogatif Megawati
TRIBUN BALI/RIZAL FANANI
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnopurtri menyampaikan pidato politiknya dalam pembukaan Kongres ke-V PDI Perjuangan di Bali, Kamis (8/8/2019). Kongres yang akan berlangsung sampai hari Sabtu 10 Agustus 2019 tersebut selain mengagendakan pidato politik Megawati Soekarnoputri juga penyusunan kepengurusan partai. TRIBUN BALI/RIZAL FANANI 

Pernyataan Jokowi itu merespons pidato Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebelumnya dalam panggung yang sama.

Megawati menegaskan, jatah menteri untuk kadernya pada Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo-Ma'ruf Amin, harus banyak.

Awalnya, Megawati bercerita mengenai kekalahannya pada Pemilu 2014.

Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu terpilih menjadi Presiden RI menawarkan sekitar delapan kursi menteri untuk diisi kader PDI Perjuangan. Megawati dengan tegas menolaknya.

Namun kini, lain cerita. PDI Perjuangan semenjak Pemilu 2014 hingga Pemilu 2019 berjaya. Apalagi salah satu kadernya telah dua kali menjabat sebagai Presiden RI.

"Kalau nanti (pemerintahan baru) Pak Jokowi, mesti ada menteri (untuk kader PDI-P). Mesti banyak," ujar Megawati dengan suara lantang.

Pernyataan Megawati itu disambut sorak sorai kader PDI-P yang hadir.

Baca: Dua Tokoh Ini Khusus Disebut Megawati di Kongres PDIP di Bali

Baca: PDIP Tak Mau Memaksa Ahok untuk Kembali ke Politik

"Orang kita ini pemenang Pemilu dua kali. Betul tidak?" tanya Megawati.

"Betul," jawab para kader serempak.

Megawati menegaskan, bakal menolak apabila Jokowi hanya memberikan sedikit jatah kursi menterinya untuk diisi kader PDI-P.

Halaman
1234
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved