Perombakan Jajaran Direksi Empat Bank BUMN Dinilai Tidak Etis dan Tidak Profesional

Pergantian direksi atau komisaris di tengah jalan tersebut dapat mencoreng nama baik dari setiap personal yang digantikan.

Perombakan Jajaran Direksi Empat Bank BUMN Dinilai Tidak Etis dan Tidak Profesional
Kontan
Gedung Kementerian BUMN 

Super Holding

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI Komisi XI Hendrawan Supratikno menyatakan, wacana kementerian BUMN ingjn membentuk super holding tidak bisa dilakukan serampangan.

Pembentukan super holding harus dengan Undang-Undang

"Kami sedang mempersiapkan (revisi) UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN,” ujar Hendrawan.

Hendrawan, telah mendiskusikan hal tersebut kepada pakar hukum.

Hasilnya, mereka sepakat pembentukan super holding harus dilandasi Undang-Undang.

“Kami (DPR) juga diskusi dengan pakar hukum Refly Harun, sepakat harus pakai UU,” kata Hendrawan.

Penulis: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved