KPK Dorong Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan

KPK menandatangani MoU antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan Pertamina

KPK Dorong Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
KPK menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan Pertamina 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan Pertamina.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut kerjasama tersebut untuk membuka pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Sulawesi Selatan.

“Supaya pemerintah daerah mendapatkan transparansi data penerimaan PBB-KB yang diterima setiap bulannya,” ujar Febri kepada pewarta, Rabu (14/8/2019).

Baca: Dua Terduga Pemeran Video Mesum di Garut Ditangkap, Polisi: Kondisi Sang Pria Memprihatinkan

Baca: KPK Cecar Dirut Angkasa Pura II Soal Pengadaan Baggage Handling System di Angkasa Pura Propertindo

Baca: Ariel Tak Jamin Band Noah Bisa Langgeng Sampai Para Personel Menua

KPK berharap ada pemantauan bersama terkait distribusi BBM.

Sebab saat ini, kendala peningkatan pendapatan dari pajak BBM adalah penyampaian data yang tak terbuka.

Alasannya, data yang diberikan Pertamina selama ini merupakan data distributor yang telah dilakukan pemotongan PBB-KB.

“Namun atas distributor yang tidak di bawah Pertamina belum dilakukan pemotongan PBB-KB,” kata Febri.

Harapan KPK, data baik dari distributor di bawah Pertamina maupun yang tidak, ikut disampaikan.

Namun saat ini, Pertamina belum dapat membuka karena terdapat perbedaan harga yang diberikan, tergantung dari volume dan jangka waktu pembelian masing-masing badan usaha, termasuk diskon.

Karenanya, ada nota kesepahaman yang dijembatani KPK.

Sebab Pertamina hanya bisa membuka data tersebut seizin pemerintah daerah.

“Nota kesepahaman ini juga merupakan program optimalisasi pendapatan daerah di provinsi,” kata Febri Diansyah.

Langkah selanjutnya yakni pemerintah daerah akan didorong KPK untuk menyusun rencana dan melaksanakan langkah konkret dalam rangka meningkatkan pajak daerah.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved