KPK Periksa Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid

Anggota Komisi III dari Fraksi PKB ini akan diperiksa sebagai saksai untuk tersangka komisaris sekaligus dirut PT Sharleen Raya JECO Group

KPK Periksa Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Faeaid dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB ini akan diperiksa sebagai saksai untuk tersangka komisaris sekaligus dirut PT Sharleen Raya JECO Group, Hong Artha (HA).

Selain Jazilul, penyidik lembaga antirasuah juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mutakin selaku Staf Administrasi anggota DPR Fraksi PKB Musa Zainudin. 

"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk proses penyidikan tersangka HA (Hong Artha)," unat Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada pewarta, Rabu (14/8/2019). 

Kemarin penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap legislator PKB lainnya, Fathan. Namun 'anak buah' Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di DPR itu mangkir dari pemeriksaan KPK. Pemeriksaan terhadap Fathan akan dijadwalkan ulang. 

Jazilul Fawaid
Jazilul Fawaid (Ist)

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Komisaris sekaligus Dirut PT Sharleen Raya JECO Group Hong Artha John Alfred sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementeriaan PUPR.

Hong Artha ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2019, silam. Namun, sejak ditetapkan sebagai tersangka setahun silam, KPK belum melakukan penahanan terhadap Hong Artha.

Baca: Enzo Allie Raih Skor Tinggi Usai Jalani Tes Tambahan, TNI AD Pilih Pertahankan Jadi Catar Akmil

Hong Artha diduga secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Janji atau uang yang diberikan tersebut diduga untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya.

Baca: Ganti Rugi untuk Keluarga Ahli Waris Korban Boeing 737-8 Max Lion Air Lebih dari Rp 2 Miliar

Salah satu penyelenggara yang diduga menerima suap dari Hong Artha yakni, Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary. Amran diduga menerima uang sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar dari Hong Artha.

Atas perbuatannya, Hong Artha disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hong Artha merupakan tersangka ke-12 setelah sebelumnya KPK menetapkan 11 orang lainnya. 11 orang yang dijerat KPK tersebut sudah divonis bersalah dan dijebloskan ke penjara.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved