Rumah Milenial Sebut Peran BUMN-BUMDes Vital untuk Bangsa

Namun sayangnya, masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi dalam tubuh BUMN maupun BUMDes.

Rumah Milenial Sebut Peran BUMN-BUMDes Vital untuk Bangsa
Ist/Tribunnews.com
Diskusi bertajuk 'Bebersih BUMN dari Radikalisme dan Korupsi, Benahi BUMDes Menjadi Perusahaan Big Data Centre Desa' di Gedung Joeang 45, Jakarta, Senin (12/8/2019). Diskusi diinisiasi organisasi Rumah Milenial Indonesia. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BUMN dan BUMDes memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Keduanya merupakan salah satu ujung tombak negara dalam mengakselerasi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun sayangnya, masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi dalam tubuh BUMN maupun BUMDes.

Hal tersebut menjadi bahasan pokok diskusi bertajuk 'Bebersih BUMN dari Radikalisme dan Korupsi, Benahi BUMDes Menjadi Perusahaan Big Data Centre Desa' di Gedung Joeang 45, Jakarta, Senin (12/8/2019). Diskusi diinisiasi organisasi Rumah Milenial Indonesia.

Pendiri Rumah Milenial Indonesia, Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan, tema tersebut diangkap sebagai bentuk kegelisahan dari generasi milenial terhadap pembangunan BUMN dan BUMDes.

Dijelaskan Sahat, topik ini dibahas di tengah banyaknya persoalan yang dihadapi oleh BUMN, antara lain Pertamina menghadapi permasalahan kebocoran minyak dan gas di Laut Jawa.

Baca: Banyak Petinggi BUMN Ditangkap KPK, Perusahaan Pelat Merah Dianggap Tak Patuhi Jokowi

Kemudian peristiwa padamnya listrik di hampir separuh Jawa pada tanggal 4 Agustus lalu serta laporan keuangan Garuda Indonesia yang bermasalah dan mendapat sanksi dari Kementerian Keuangan dan OJK.

"Selain itu persoalan radikalisme di dalam tubuh BUMN menjadi sorotan selama beberapa bulan terakhir dimana diduga ada simpatisan HTI yang menjabat posisi strategis di dalam struktur BUMN. Kami berharap di periode mendatang, Pak Jokowi memilih Menteri BUMN yang serius membenahi BUMN agar terhindar dari virus radikalisasi dan korupsi," tegas dia melalui keterangan tertulisnya, Rabu (14/8/2019).

Hadir dalam Seminar ini Taufik Madjid (Dirjen PPMD Kemendes), Fadjroel Rachman (Komisaris PT. Adhi Karya), Budiman Sudjatmiko (Anggota DPR RI) KH. Ahmad Ishomuddin (Rais Syuriyah PBNU), Hotasi Nababan (Pemerhati BUMN), Saddam Al-Jihad (Ketum PB HMI), Agus Herlambang (Ketum PB PMII), dan Irendra Radjawali (Inovator 4.0).

Menurut Fadjroel Rachman, radikalisme sudah lama menjadi penyakit karena masuk kepada generasi muda melalui dunia kampus. Selain itu, radikalisme juga masuk menyusup ke dalam institusi pemerintahan seperti kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN.

"Selain BUMN, radikalisme juga masuk mempengaruhi insititusi negara seperti Polri maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI). Untuk melawan gerakan radikalisme ini dibutuhkan pendekatan luar biasa. Tidak bisa dengan cara-cara yang biasa saja. Karena itu, Presiden Jokowi mesti tampil di depan untuk membubarkan dan melawan bibir radikalisme yang ingin menghancurkan Indonesia," ujarnya.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved