Heran Anggaran Formula E Jadi Polemik, Anies Baswedan Membandingkan dengan Asian Games 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membandingkan sorotan media terhadap anggaran dari event balapan Formula E 2020 di Jakarta dan Asian Games 2018.

Heran Anggaran Formula E Jadi Polemik, Anies Baswedan Membandingkan dengan Asian Games 2018
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019). 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membandingkan sorotan media terhadap anggaran dari event balapan Formula E 2020 di Jakarta dan Asian Games 2018.

Ia heran mengapa biaya penyelenggaraan turnamen balapan kelas dunia itu ramai diperbincangkan seakan Indonesia, khususnya Jakarta baru pertama kali menggelar event skala internasional.

"Biasanya di tempat lain nggak dibahas. Kaya membahas Asian Games, ada nggak yang melihat berapa biaya untuk prosesnya? Hanya sekarang dibahas, seakan-akan ini baru pertama," kata Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).

Baca: Lebih dari 2 Pekan Menghilang, Ibu yang Buang Bayinya di Penjaringan Serahkan Diri ke Polisi

Baca: Video Skill Mantap Pemain Asing Anyar Persib: KvK Mampu Gantikan Peran Jonathan Bauman?

Baca: 1.000 Kiai Rumuskan Piagam Bali dalam Munas Alim Ulama Jelang Muktamar Muktamar PKB

Seperti diketahui, ada penambahan anggaran sebesar Rp 934 miliar yang diajukan Pemprov DKI sebagai biaya pelaksanaan dan biaya asuransi penyelenggaraan event Formula E.

Menurut Anies Baswedan, penambahan anggaran tersebut adalah sesuatu yang wajar terjadi untuk sebuah event kelas dunia.

"Ini sesungguhnya sesuatu yang normal kalau kita lihat di dalam sebuah event internasional," jelas dia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjelaskan Pemprov DKI harus menggelontorkan anggaran sebesar itu sebagai ruang modal awal, seperti commitment fee, biaya pelaksanaan, hingga sosialisasi.

Besaran anggaran tersebut juga belum tentu seluruhnya digelontorkan, mengingat DKI juga bakal menggandeng sponsor lewat pengelolaan dari BUMD, PT Jakarta Propertindo (JakPro).

"Jadi, di awal menggunakan modal dari APBD untuk kerjasamanya. kemudian kita menugaskan BUMD, Jakpro yang ditugaskan melakukan kontrak kerja sponsor dari banyak pihak. Kontrak kerja itu sifatnya be to be. Itu kenapa kita menggunakan badan usaha seperti Jakpro," terangnya.

Halaman
1234
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved