Kabinet Jokowi

Tak Pilih Jaksa Agung dari Parpol, Peneliti LIPI: Jokowi Harus Tunjukkan Independensinya

Menurut dia, sikap berani dan tegas demikian lah yang harus terus ditunjukkan Jokowi dalam memimpin Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Tak Pilih Jaksa Agung dari Parpol, Peneliti LIPI: Jokowi Harus Tunjukkan Independensinya
Ist
Presiden Jokowi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego memuji sikap Presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi) tidak akan memilih Jaksa Agung dari partai politik.

Menurut dia, sikap berani dan tegas demikian lah yang harus terus ditunjukkan Jokowi dalam memimpin Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Jokowi harus menunjukkan otonomi dan independensinya dari tekanan siapa pun," ujar Indria Samego yang juga anggota dewan pakar The Habibie Center ini kepada Tribunnews.com, Rabu (14/8/2019).

Baca: Rekomendasi HP Android Terbaik Bulan Agustus 2019 dengan Harga Rp 3 Jutaan

Baca: PKS Puji Sikap Jokowi Tak Pilih Jaksa Agung dari Parpol

Baca: Istana Harap RKUHP Disahkan September 2019

Sebagai presiden terpilih, imbuh dia, Jokowi harus benar-benar menggunakan hak prerogratifnya dalam menyusun Kabinet Kerja Jilid II untuk periode 2019-2024.

Sehingga orang-orang yang duduk di kursi Menteri benar-benar profesional dan dapat membantu Jokowi dalam merealisasikan semua janji kampanyenya.

"Ini baru bermakna beneran arti hak Prerogatif," tegasnya.

Bukan Dari Parpol

Jokowi juga menegaskan bahwa Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik.

"Tidak dari partai politik," ujar Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Jokowi mengatakan, dalam sejarahnya Jaksa Agung bisa juga dari luar Kejaksaan Agung.

Meski begitu, dia belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari internal Korps Adhyaksa.

Selain itu Jokowi juga menyatakan, Kabinet Kerja Jilid II akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," jelas Jokowi.

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen. (*)

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved