Ungkap Penjualan Data Kependudukan dan Nasabah via Online, Bareskrim Polri Masih Buru Penyuplainya

Pascamenangkap C (32) penjual data kependudukan dan nasabah via online, Bareskrim Polri masih memburu satu orang berinisial I.

Ungkap Penjualan Data Kependudukan dan Nasabah via Online, Bareskrim Polri Masih Buru Penyuplainya
Tribunnews.com/ Vincentius Jyestha
Wakil Direktur Tipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Pol Asep Safruddin di Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pascamenangkap C (32) penjual data kependudukan dan nasabah via online, Bareskrim Polri masih memburu satu orang berinisial I.

Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Asep Safruddin, mengatakan I diduga menjadi penyuplai data kependudukan dan nasabah bagi C.

"Tersangka C mengaku mendapatkan data tersebut dari seseorang berinisial I. Penyidik masih mengembangkan perkara tersebut dan mencari pelaku yang berinisial I," ujar Asep, di Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Baca: Prediksi Susunan Line Up Persib Bandung Seiring Datangnya Tiga Pemain Asing Baru

Baca: Meski Sudah Pensiun, Kehebatan Susy Susanti Tetap Melekat di Ingatan Pelatih Asal Korea Selatan Ini

Ia menjelaskan C sebagai penjual sendiri telah melakoni bisnis penjualan data kependudukan dan nasabah ini selama dua tahun terakhir.

C disebut mendapatkan Rp 50 ribu tiap kali berhasil melakukan transaksi penjualan data kepada pemesan.

"Mengaku mendapatkan komisi sejumlah Rp 50 ribu dari setiap transaksinya," ucapnya.

Asep mengatakan atas perbuatannya, kepolisian menjerat C dengan Pasal 48 ayat (2) juncto Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak Rp 3 miliar.

"Dan atau Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25 juta," tandasnya.

Ditangkap di Depok

Halaman
1234
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved