KPK Setuju Pernyataan Jokowi soal Mengubah Pola Pikir Penegakan Hukum Kasus Korupsi

Namun, Laode Muhammad Syarif menegaskan, setiap pelanggaran hukum yang dilakukan tetap harus diproses hukum

KPK Setuju Pernyataan Jokowi soal Mengubah Pola Pikir Penegakan Hukum Kasus Korupsi
Tribunnews.com/Glery Lazuardi
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Laode Muhammad Syarif di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2019) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pola pikir penegak hukum terutama di bidang pemberantasan korupsi diubah.

Menurut Jokowi, keberhasilan penegakan hukum tidak dapat diukur berapa banyak orang yang dipenjara.

Baca: Jadi Perhatian Jokowi, PDIP Siap Kebut RUU Perlindungan Data Pribadi

Baca: Misbakhun Sebut Asumsi Makro 2020 dari Jokowi Sangat Realistis

Baca: Membahas Soal Regulasi yang Ruwet, Presiden Jokowi Meninggikan Nada Pidatonya!

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenakan pakaian adat Sasak NTB saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019). Pada pidatonya tersebut Jokowi menyampaikan izinnya untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan. Tribunnews/Jeprima
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenakan pakaian adat Sasak NTB saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019). Pada pidatonya tersebut Jokowi menyampaikan izinnya untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Menanggapi pernyataan Jokowi, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif menyatakan sepakat.

Laode Muhammad Syarif menyetujui semakin banyak keuangan negara yang diselamatkan berarti pencegahan dan penegakan hukum korupsi bisa lebih baik.

"Kami setuju makin banyak yang diselamatkan keuangan negara pencegahan makin sukses," ujar Laode Muhammad Syarif ditemui di komplek parlemen, Jumat (16/8/2019).

Namun, Laode Muhammad Syarif menegaskan, setiap pelanggaran hukum yang dilakukan tetap harus diproses hukum.

"Pada saat yang sama tidak boleh ada yang melakukan pelanggaran kita biarkan. Penindakan merupakan bagian dari pencegahan," kata Laode Muhammad Syarif.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal penegakan hukum pada saat membacakan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Jokowi, keberhasilan di bidang penegakan hukum tidak dapat diukur dari berapa banyak orang yang dipenjarakan.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved