Pemindahan Ibu Kota Negara

Rencana Pemindahan Ibu Kota, Fadli Zon Wanti-wanti Pemerintah jangan Sampai Ada Keterlibatan Asing

"Ditambah lagi, jangan sampe ini justru mengundang keterlibatan asing untuk masuk campur tangan urusan kita," pungkasnya

Rencana Pemindahan Ibu Kota, Fadli Zon Wanti-wanti Pemerintah jangan Sampai Ada Keterlibatan Asing
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon 
 
 
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan kajian pemindahan ibu kota oleh pemerintah saat ini masih mentah.
Menurutnya perlu kajian lebih mendalam sekitar 5 tahunan untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan.
"Masih mentah menurut saya,masih mentah sekali. Belum ada apa-apa itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (16/8/2019).
Menurutnya perlu ada pendalaman kajian pemindahan ibu kota.
Mulai dari sumber pendanaan, waktu, serta lokasi tepat ibu Kota yang baru.
"Kemudian time tablenya seperti apa. berapa tahun kita mau memindahkan ibu kota? artinya kita harus membangun infrastruktur di tempat ibu kota baru itu. lahannya, pemindahan tempat-tempatnya, dan SDMnya, dan segala sesuatunya itu kan harus diukur, berapa keperluannya, dan berapa lama kita akan memindahkan itu, secara bertahap dan seterusnya,"katanya.
Hal itu menurut Fadli diperlukan karena menyangkut pelayanan publik. Proses pemindahan mau tidak mau akan menggangu pada pelayanan yang akan didapatkan masyarakat.
"Ditambah lagi, jangan sampe ini justru mengundang keterlibatan asing untuk masuk campur tangan urusan kita," pungkasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memastikan ibu kota akan pindah ke Kalimantan. Jokowi meminta izin kepada DPR, MPR dan DPD terkait rencana tersebut saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Terkait pemindahan ibu kota tersebut, Jokowi mengatakan tidak akan banyak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Alih-alih menggunakan APBN, dia mengajak para pelaku usaha ikut terlibat.
"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," kata Jokowi saat menyampaikan pidato Nota Keuangan 2020.
Jokowi menjelaskan, salah satu alasan pemindahan ibu kota itu untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah. 
Menurutnya, pemerintah akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.
"Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa," sebut Jokowi.
"Menurut Jokowi, apabila kondisi tersebut terus berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah. 
"Untuk itu, rencana pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," pungkasnya.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved