Pemindahan Ibu Kota Negara

Catatan Kritis Elite PKS Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Jakarta ke Kalimantan

"Tujuan pemindahan untuk pemerataan kurang tepat, untuk situasi ekonomi, sosial, dan politik saat ini," ujar Mardani Ali Sera

Catatan Kritis Elite PKS Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Jakarta ke Kalimantan
TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN
Suasana salah satu sudut Tahura Bukit Soeharto Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kukar, Rabu (31/7). Lokasi yang berdekatan proyek jalan tol Seksi 2 Balikpapan Samarinda di KM 45 ini pernah ditinjau Presiden Joko Widodo saat mencari kandidat ibu kota baru. Di kawasan ini juga ditemui beberapa penanda geospasial dari Badan Informasi Geospasial RI. TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan tujuan pemindahan Ibu Kota Negara untuk pemerataan kurang tepat, dalam situasi ekonomi, sosial dan politik saat ini.

Mardani Ali Sera menilai, pemerataan pembangunan harusnya membuat pusat-pusat ekonomi dan industri di daerah-daerah, bukannya pindahkan ibu kota.

Baca: Unjuk Kemampuan Prajurit Lanal Sangatta di Pawai Kemerdekaan, Baku Tembak hingga Selamatkan Bupati

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera (Chaerul Umam/Tribunnews.com)

"Tujuan pemindahan untuk pemerataan kurang tepat, untuk situasi ekonomi, sosial, dan politik saat ini," ujar Mardani Ali Sera kepada Tribunnews.com, Minggu (18/8/2019).

Selain itu, Mardani Ali Sera mengatakan perlu juga melihat keuangan negara, utang, pengangguran, kemiskinan, beban ekonomi rakyat dan masalah-masalah lain.

"Pemindahan ibukota di kabupaten saja butuh dana banyak, apalagi ibu kota negara," tegas Mardani Ali Sera,

Bagi Mardani Ali Sera, ide pemindahan ibu kota ini merupakan masalah yang sangat serius dan berdampak luas.

Sehingga memerlukan kajian yang matang, cermat dan holistik.

"Kesiapan dana, infrastruktur, SDM, regulasi, ekonomi, politik, dan lainnya," ucap Mardani Ali Sera.

Karena itu, Mardani Ali Sera mendorong Jokowi dan kabinetnya untuk membuka ke publik bagaimana perencanaannya.

Halaman
123
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved