Dua Mantan Sekjen PKB Mengaku Tidak Diundang di Muktamar Bali, Katanya ada Dendam Pilpres

ukman Edy, mengaku tidak diundang. Dirinya mengungkapkan tidak diundang bersama dengan mantan Sekjen lainnya, Abdul Kadir Karding dan beberapa penguru

Dua Mantan Sekjen PKB Mengaku Tidak Diundang di Muktamar Bali, Katanya ada Dendam Pilpres
Danang Triatmojo
Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua orang mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) mengaku tidak diundang dalam Muktamar V PKB di Ballroom Westin Hotel, Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019).

Ketua DPP PKB yang juga mantan Sekjen PKB, Lukman Edy, mengaku tidak diundang. Dirinya mengungkapkan tidak diundang bersama dengan mantan Sekjen lainnya, Abdul Kadir Karding dan beberapa pengurus lain.

"Ya, begitu (tidak diundang). Beberapa pengurus departemen yang kelihatan dekat dengan Karding juga gak pada diundang," ujar Lukman saat dikonfirmasi, Selasa (20/8/2019).

Baca: Sakit Stroke, Mantan Suami Pemeran Video Viral Vina Garut Tak Ditahan

Dirinya mengungkapkan pengurus yang dekat dengan Karding tidak diundang dalam muktamar kali ini. Padahal, menurut Lukman, dirinya dan pengurus lain juga tidak akan membuat keributan pada muktamar itu.

Lukman menduga ada dendam pasca Pilpres 2019. Dirinya tidak menjelaskan maksud dendam pasca Pilpres tersebut. Namun, dirinya mengungkapkan bahwa ada ketidakpuasan saat penentuan capres-cawapres.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding. (tribunnews.com/ Chaerul Umam)

"Yang dikembangkan masih narasi tidak puas di pilpres 2019 ini. Soal penentuan capres dan cawapres," ungkap Lukman.

Baca: Merasa Dirugikan, Asty Ananta Laporkan Pelaku Penipuan Melalui WhatsApp

Sementara itu, sejumlah agenda dan kegiatan akan berlangsung selama Muktamar V PKB, di antaranya seperti membahas platform PKB 5 tahun ke depan, merumuskan garis besar program partai untuk 5 tahun kedepan, membahas AD/ART Partai.

Selain itu membahas dan memberikan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo untuk menjalankan Pemerintahannya 5 tahun ke depan.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved