Kejaksaan Agung Koordinasi dengan Kejari Yogyakarta terkait Jaksa Terjaring OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan giat operasi tangkap tangan (OTT) di Yogyakarta pada Senin (19/8/2019).

Kejaksaan Agung Koordinasi dengan Kejari Yogyakarta terkait Jaksa Terjaring OTT KPK
KOMPAS.com/Reza Jurnaliston
Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mukri Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (23/11/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenum) Kejaksaan Agung RI, Mukri, mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Kejari Yogyakarta.

Hal itu terkait dengan adanya jaksa Kejari Yogyakarta yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (19/8) kemarin.

"Iya, informasinya seperti itu. Saat ini kita sedang melakukan konfirmasi dengan jajaran Kejari Yogyakarta terkait info dimaksud," ujar Mukri, ketika dikonfirmasi, Selasa (20/8/2019).

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan giat operasi tangkap tangan (OTT) di Yogyakarta pada Senin (19/8/2019).

OTT kali ini, KPK menciduk 5 orang. Di antaranya, 1 orang jaksa yang menjabat Jaksa Fungsional yang bertugas di TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah) Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Kemudian 2 orang pihak swasta, Kepala Bidang SDA Dinas PUPK (Pekerjaan Umum Penataan Kota) Kota Yogyakarta dan Ketua Pokja Badan Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta.

"Pagi ini, 5 orang yang diamankan dalam OTT di Jogja kemarin telah dibawa ke gedung KPK dan sekarang dalam proses pemeriksaan secara intensif," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada pewarta, Selasa (20/8/2019).

"Mereka diterbangkan dari Solo pada pukul 06.00 pagi tadi, kemudian sampai di gedung KPK pukul 08.00," imbuhnya.

Febri menerangkan, siang ini gelar perkara akan dilakukan KPK guna menentukan status hukum ke-5 orang yang diamankan.

"Terkait dengan status hukum perkara ini, termasuk siapa saja yang menjadi tersangka akan diputuskan di forum ini oleh pimpinan setelah mendengar Tim Penindakan yang melaksanakan tugasnya dalam beberapa waktu belakangan," terangnya.

Baca: Wapres JK: Pemerintah Bangun Papua Itu Luar Biasa, Subsidinya Hampir Rp 100 Triliun

Baca: Vanessa Prescilla Ngaku Lebih Suka yang Natural

Sesuai hukum acara yang berlaku, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum empat orang yang diamankan tersebut. Hasilnya akan diumumkan melalui konferensi pers sore atau malam ini di KPK.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved