KPK Bantu Pemprov Sultra Selamatkan Uang Rp 1,7 Triliun

Uang itu berasal dari aset BMD dan piutang pajak yang tertagih yang diterima oleh Pemprov Sultra.

KPK Bantu Pemprov Sultra Selamatkan Uang Rp 1,7 Triliun
Dokumentasi Tim KPK
Pemprov Sultra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dalam kegiatan monitoring evaluasi berkala yang dilakukan oleh pihaknya di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tercatat total senilai Rp1,2 triliun berhasil terselamatkan.

Uang itu berasal dari aset BMD dan piutang pajak yang tertagih yang diterima oleh Pemprov Sultra.

Namun Juru Bicara  KPK Febri Diansyah mengatakan, jumlah uang tersebut bisa saja bertambah, sebab kegiatan Monev ini masih berlangsung sampai 23 Agustus 2019, sejak diawali pada19 Agustus kemarin.

Febri merincikan, jumlah Rp1,2 triliun ini adalah hasil rekonsialiasi dan penyerahan beberapa aset pendanaan, personel, prasarana, dan dokumen di sektor pendidikan, kehutanan, perhubungan, kelautan perikanan, dan monev pertambangan yang nilainya mencapai Rp1,196 triliun.

Baca: Pangeran Abu Dhabi akan Bangun Masjid untuk Jokowi di Solo, Luhut Ungkap Hubungan Baik Keduanya

Kemudian ditambah hasil kontribusi dari penagihan piutang pajak kendaraan bermotor plat merah milik pemkab maupun pemkot sebesar Rp1,7 miliar, dan tertagihnya piutang pajak Kota Kendari melalui SKK kepada Kejaksaan Negeri Kendari senilai Rp611 juta.

"Kemudian ada 121 bidang tanah senilai Rp15 Miliar yang telah selesai  disertifikatkan.  Sehingga potensi kehilangan aset karena tidak disertifkat dapat dihindari," ujar Febri kepada pewarta, Rabu (21/8/2019).

Febri melanjutkan, dari penertiban sektor pertambangan sendiri yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sultra pada 19 Agustus 2019, KPK telah melakukan evaluasi atas ijin usaha pertambangan yang terbit untuk pertambangan di seluruh Sultra. Tim lembaga antirasuah juga melakukan inventarisasi dan pengumpulan atas jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang, dan jaminan kesungguhan di sektor pertambangan.

Baca: Comeback 3 Kali dalam Setahun, 3 Grup K-Pop Ini Jadi Sorotan

"Hasilnya didapat sebesar Rp250 miliar telah disetorkan kepada Pemprov Sultra," kata Febri.

Selain itu, imbuhnya, KPK juga mencatat masih ada sejumlah persoalan terkait pengelolaan aset dan piutang pajak yang menjadi hak Provinsi Sultra yang belum selesai.

Dia memastikan KPK terus mendorong segera dilakukan penertiban terhadap aset maupun penagihan pajak, agar dapat berkontribusi pada peningkatan PAD dan mencegah potensi kepemilikian aset pindah tangan, lantaran belum disertifikasi, senilai total Rp1,076 triliun. 

Beberapa di antaranya berupa fasum dan fasos sebanyak 304 perumahan senilai Rp522 miliar, 731 aset BMD yang belum disertifikat dengan nilai tanah sebesar Rp274 miliar. Kemudian penagihan piutang iuran tambang dan royalty sebesar Rp203 miliar, pajak air permukaan sebesar Rp17 miliar, dan serah terima 316 aset dari Kabupaten Buton ke Pemerintah Kota Baubau senilai Rp59 miliar.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved