Pemindahan Ibu Kota Negara

Lahan 3.000 Hektar Dipersiapkan untuk Ibu Kota Baru di Kalimantan

Pengadaan tanah merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan pembangunan infrastruktur untuk Ibu Kota baru nanti.

Lahan 3.000 Hektar Dipersiapkan untuk Ibu Kota Baru di Kalimantan
Kementerian PUPR via Kompas.com
Kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan menyiapkan penataan ruang termasuk pengadaan tanah terkait rencana pemindahan ibu kota.

"Untuk pemindahan ibu kota, Kementerian ATR/BPN sedang menyiapkan penataan ruang dan pengadaan tanahnya," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam pernyataannya yang diterima tribunnews.com, Kamis (22/8/2019).

Baca: Jumlah Pimpinan MPR Akan Diputuskan Akhir Agustus

Pengadaan tanah merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan pembangunan infrastruktur untuk Ibu Kota baru nanti. "Jika statusnya tanah negara maka biaya untuk pembebasan tanahnya sangat kecil," kata Sofyan Djalil.

Baca: Kominfo Blokir Layanan Data untuk Sementara di Papua

Terkait groundbreaking yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, Sofyan A. Djalil mengatakan hal itu tergantung dari koordinasi setiap pihak. "Kegiatan pengadaan tanah perlu koordinasi dan dukungan semua pihak. Jika ingin di- groundbreaking, kawasan calon ibu kota baru ini perlu dipersiapkan 2.000-3.000 hektare," katanya.

Ibu kota baru yang dipersiapkan saat ini merupakan ibu kota Indonesia untuk 1.000 tahun yang akan datang. Artinya, lanjutnya lagi, harus dipersiapkan secara matang sesuai dengan visi masa depan. Tidak terkecuali untuk penataan ruangnya.

Baca: Akar Masalah BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Nakal hingga Data Tidak Valid

“Kualifikasi perancang tata ruang akan kita cari yang terbaik yang sesuai dengan visi masa depan," kata dia.
"Tidak harus tenaga impor, kalau ada orang Indonesia lebih bagus tetapi yang paling penting adalah kolaborasi dengan konsultan-konsultan internasional yang sudah berpengalaman dalam hal pemindahan ibu kota,” lanjutnya.

Dalam pemindahan Ibu Kota baru tidak jarang terjadi spekulasi tanah yang dilakukan investor, menggunakan cara membeli tanah yang masih sangat murah harganya karena belum berkembang.

Dengan harapan tahun-tahun berikutnya pertumbuhan di daerah tersebut akan berkembang dan memicu kenaikan harga tanah.  Sofyan Djalil mengimbau agar masyarakat tidak melakukan spekulasi tanah.

Baca: Jokowi 3 Kali Bahas Pindah Ibu Kota, Fadli Zon: Presiden Jangan Mikir Sendiri, Jangan-jangan Wangsit

“Jangan spekulasi tanah, karena spekulasi tanah tidak menciptakan nilai tambah dan akan kecewa, Karena kita usahakan seminimal mungkin pembebasan tanah,” ia memastikan.

Sebelumnya, saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019 di hadapan sidang bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (16/8) pagi, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan izin untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta.

Baca: Tes Kepribadian: Gambar Pertama yang Kamu Lihat Ungkap Karaktermu, Buaya atau Perahu?

“Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Presiden Jokowi.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved