Mendagri dan Mensos Bahas Pencegahan Pemanfaatan NIK untuk Pemberian Bansos Bersama KPK

Agus mengatakan, pertemuan dengan Kemendagri dan lembaga antirasuah akan membahas soal program bantuan sosial.

Mendagri dan Mensos Bahas Pencegahan Pemanfaatan NIK untuk Pemberian Bansos Bersama KPK
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Tjahjo Kumolo 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedatangan Tjahjo untuk mengikuti rapat lintas kementerian membahas materi pencegahan tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) untuk perbaikan basis data pemberian bantuan sosial (bansos).

"Membahas masalah nomor induk kependudukan di mana yang mengelola adalah Kemendagri dan Dukcapil. Mungkin akan ada konfirmasi-konfirmasi menyangkut sudah seberapa jauh terintegrasi dengan kementerian dan lembaga," ucap Tjahjo begitu tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Baca: Gelar Aksi Unras, Mahasiswa Papua Minta Jokowi Tindak Pelaku Rasis di Surabaya

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, KPK sudah sepatutnya ikut mengawasi program bantuan sosial karena program tersebut mempunyai anggaran yang cukup besar.

"Saya kira wajar, ini menyangkut uang negara, menyangkut bantuan-bantuan sosial atau menyangkut beberapa hal," ujarnya.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang juga telah hadir untuk melalukan lertemuan yang sama.

Baca: Akar Masalah BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Nakal hingga Data Tidak Valid

Kepada pewarta, Agus mengatakan, pertemuan dengan Kemendagri dan lembaga antirasuah akan membahas soal program bantuan sosial.

"Karena kita sama-sama ingin program ini bisa berjalan dengan baik efektif sesuai dengan yang kita harapkan," kata Agus.

Baca: Soal Jalan Trans Papua, Gubernur Lukas Enembe: Orang Papua tak Pernah Lewat Jalan yang Dibangun

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, selain Mendagri dan Mensos, rapat lintas kementerian dan lembaga tersebut juga akan diikuti oleh instansi terkait lainnya.

"Ini merupakan bagian dari kerja pencegahan korupsi agar lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, terutama penerima bantuan sosial nantinya," ujar Febri.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved