Pemindahan Ibu Kota Negara

MPR Minta Pemerintah Fokus Pada Peningkatan SDM Ketimbang Pindahkan Ibu Kota

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah fokus pada tujuan peningkatan sumber daya manusia (SDM)

MPR Minta Pemerintah Fokus Pada Peningkatan SDM Ketimbang Pindahkan Ibu Kota
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Wakil Ketua MPR RI f-PKS, Hidayat Nur Wahid. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah fokus pada tujuan peningkatan sumber daya manusia (SDM) seperti yang sudah dicanangkan sebelumnya ketimbang memindahkan ibu kota negara.

"Jadi menurut saya, ketimbang rakyat disibukkan dengan polemik masalah ibukota, lebih bagus presiden komitmen apa yang sudah menjadi fokusnya yaitu periode ke depannya untuk meningkatkan SDM unggul, nah SDM itu menurut saya tidak terlalu korelatif dengan di mana letak ibu kota Indonesia," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Dalam meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, maka pemerintah harus fokus.

Baca: Warga di Cisaga Ciamis Digegerkan Temuan Fosil Rahang Gajah Purba

Baca: Pembantaian di Kapal Mina Sejati, Dibunuh Saat Tidur, Pelakunya 3 Orang, Korban 7 Tewas dan 5 Hilang

Baca: TNI-Polri Baku Tembak dengan KSB Pimpinan Egianus Kogoya di Pasar Jibama Jayawijaya, 1 Orang Tewas

Artinya setiap potensi yang dimiliki, termasuk anggaran dialokasikan untuk peningkatan SDM.

"Termasuk pemikiran, perhatian, konsentrasi, itu fokuskan saja di peningkatan SDM nya. Apakah dari pemerataan bangunan, atau yang lainnya" katanya.

Pemerataan pembangunan yang dimaksud menurut Hidayat bukan dengan membangun ibu kota di lokasi baru, melainkan peningkatan infrastruktur di setiap daerah ditambah dengan peningkatan kualitas pendidikan.

Caranya dengan mengalokasi anggaran ke setiap daerah.

"Tambahkan saja anggara-anggaran ke daerah itu, dan kemudian maksimalkan sumber dana desa itu, kemudian awasi, diarahkan, itu sudah menjadi jembatan yang luar biasa. Pemiilihan ibukota dalam tanda kutip hanya memindahkan pemerataan pembangunan di provinsi di mana ibukota dipindahakan sementara untuk daerah lain, tidak ada jaminan," katanya.

Diskusikan dengan DPR

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved