RUU Sumber Daya Air Segera Diundangkan

Karena SPAM ini menyangkut kebutuhan pokok, hajat hidup orang banyak, jadi harus dikuasai mutlak oleh negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (Panja RUU SDA) memastikan RUU SDA akan segera diundangkan dalam waktu dekat karena sudah tercapai kesepakatan bulat antara pemerintah dan DPR terkait Pasal 51 tentang pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Hal ini ditegaskan Ketua Panja RUU SDA Lazarus, yang ditemui usai rapat panja membahas RUU SDA di Jakarta, Kamis, (22/08/2019).

“Pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa SPAM  menjadi tanggung jawab Negara sesuai pasal 33 UUD 1945. Dan kesepakatan ini sudah diketok. Setelah Raker tgl 26 Agustus besok, kami akan langsung mengusulkan ke Bamus untuk pengesahan RUU SDA menjadi Undang-Undang,” tegas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

 Menurut Lazarus, SPAM merupakan tanggung jawab negara sehingga harus dikuasai oleh negara.

“Negara harus hadir di sini. Sehingga, perisai yang kami bawa terus adalah Pasal 33 UUD 45 bahwa Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan roh dari pasal 33 tersebut kami implementasikan dalam pasal 51 terkait SPAM ini,” ujar Lazarus.

Politisi PDIP ini menjelaskan representasi kehadiran negara dalam pengelolaan air tersebut diwujudkan dalam bentuk ijin usaha SPAM dikuasai oleh Negara.

“Karena SPAM ini menyangkut kebutuhan pokok, hajat hidup orang banyak, jadi harus dikuasai mutlak oleh negara. Bentuk kehadiran negara ini melalui BUMN, BUMD dan BUMDes. Ijin usaha hanya diberikan kepada mereka, tidak diberikan kepada swasta,” tegasnya.

Bila nantinya swasta akan dilibatkan dalam pengelolaan SPAM, tambah Lazarus, hal itu diserahkan kepada pihak pemerintah.

“Pemerintahlah yang akan menghitung berapa kebutuhan mereka. Tetapi kendali tetap di tangan pemerintah. Kontrol negara jangan lepas. Makanya hal itu nanti akan diatur melalui Peraturan Pemerintah,” tambahnya.

Ia juga menyatakan pihak pemerintah mampu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang tersisa dalam membangun SPAM.

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved