Pemindahan Ibu Kota Negara

Kemendagri: Jangan Pilih Daerah Otonom Jadi Ibu Kota Baru

Kemendagri juga telah memberikan saran supaya lokasinya adalah wilayah yang benar-benar tenang dan tidak diwarnai hiruk-pikuk politik lokal.

Kemendagri: Jangan Pilih Daerah Otonom Jadi Ibu Kota Baru
Biro Pers Stpres
Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menjadi salah satu lokasi calon Ibu Kota baru, Selasa (7/5/2019).(Biro pers setpres) 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menyarankan kepada Presiden Joko Widodo agar kawasan yang dipilih sebagai calon Ibu Kota baru Indonesia, bukan daerah otonom.

"Pasti tentu kita menyarankan sebaiknya jangan merupakan daerah otonom," kata Akmal dalam diskusi di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Ia berharap Presiden Jokowi mampu mengambil keputusan strategis soal lokasi Ibu Kota baru.

Kemendagri juga telah memberikan saran supaya lokasinya adalah wilayah yang benar-benar tenang dan tidak diwarnai hiruk-pikuk politik lokal.

Baca: Pemindahan Ibu Kota, Politisi PKB: Lebih Baik Telat Daripada Tidak Sama Sekali

Baca: Irza Korban Tewas Tertabrak Truk di Puskesmas Mojosongo Diwisuda, Orangtua Menangis Menghadap Rektor

Baca: Dicoret Persib, Bojan Malisic Bantah Rumor ke Persija, Borneo FC, dan Tim Lain

Sebab berdasarkan pengalaman Kemendagri, politik lokal kerap mencampuri kebijakan yang diambil pemerintah pusat.

"Kami sarankan lokasi Ibu Kota adalah tempat yang betul-betul tenang dan tidak berwarnai dengan hiruk-pikuk politik lokal," ucap dia.

Hal lainnya lanjut Akmal, jangan memilih wilayah calon Ibu Kota baru yang sedang atau akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam waktu dekat.

Ia beralasan karena di wilayah itu belum diketahui bagaimana dinamika politisnya.

Khawatir, jika lokasi tersebut dipilih, maka akan menimbulkan permasalahan yang bisa pengaruhi keputusan-keputusan pemerintah pusat.

"Kita memahami dinamika politik dan dinamis di setiap daerah, kita khawatirkan akan bisa menjadi persoalan dalam mengambil keputusan, dalam membuat kita yang betul-betul teduh, sebuah ibu kota yang aman bagi pimpinan daerah, dalam mengambil keputusan," jelas dia.

Namun, apakah dalam keputusannya nanti pemerintah pusat akan tetap mencakup daerah otonom atau tidak, pihak Kemendagri masih menunggu sikap Bappenas.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved