Pemindahan Ibu Kota Negara

Ibu Kota ke Kaltim, Jokowi: Beban Jakarta dan Pulau Jawa Sudah Terlalu Berat

rencana pemindahan ibu kota sudah digagas sejak era Presiden Soekarno dan melihat kondisi saat ini memang harus dipindahkan ke luar Pulau Jawa.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur

Menurut Jokowi, rencana pemindahan ibu kota sudah digagas sejak era Presiden Soekarno dan melihat kondisi saat ini memang harus dipindahkan ke luar Pulau Jawa. 

"Kenapa harus pindah? Pertama beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, keuangan, perdagangan dan pusat jasa," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). 

Baca: 7 Fakta Menarik Turki, Ada Pusat Perbelanjaan Tertua hingga Punya Banyak Wisata Budaya

Selain itu, kata Jokowi, beban Pulau Jawa saat ini sudah semakin berat karena penduduknya mencapai 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia. Bahkan, produk domestik bruto (PDB) sekarang mayoritas berasal di Pulau Jawa. 

"Beban ini akan semakin berat jika dipindah di Jawa. Kita tidak bisa membiarkan beban Jakarta dan Jawa," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan Kalimantan Timur menjadi lokasi ibu kota baru. 

Baca: Seorang Mahasiswa Pendemo yang Sempat Diperiksa Polisi Ikut Hadiri Upacara Pemakaman Ipda Erwin

"Hasil kajian menyimpulkan ibu kota baru ada di  sebagian di kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara," ucap Jokowi.

Ia menerangkan alasan pemindahan ibu kota ke wilayah itu telah berdasarkan hasil kajian, yakni resiko ancaman bencana minimal mengancam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung berapa, tanah longsor.

Kedua, lokasi berada di tengah-tengah sehingga strategis.

"Serta lokasinya terletak berdekatan dengan perkotaan yang berkembang seperti Samarinda dan Balikpapan dengan infrastruktur yang lengkap," jelas Jokowi.

Baca: Sebaiknya Orangtua Jangan Sering Berikan Junk Food pada Anak: Bisa Turunkan Tingkat Kecerdasan

Terakhir, kata Jokowi, lahan yang dikuasai oleh pemerintah cukup luas.

"Lahan yang dikuasai oleh pemerintah adalah kurang lebih 180ribu hektar," kata Jokowi.

Ia memastikan, pemindahan ibu kota ke wilayah baru melingkupi pusat pemerintahan.

Sementara, pusat bisnis, keuangan, maupun perdagangan tetap berada di DKI Jakarta.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved