Ibu Kota Baru

Jokowi: Total Rencana Pendanaan Ibu Kota Baru Indonesia sebesar Rp 466 Triliun

Sebagian besar lahan tersebut, kata Bambang, akan dipegang pemerintah meskipun saat ini masih ada kepemilikan dari pihak lain.

Jokowi: Total Rencana Pendanaan Ibu Kota Baru Indonesia sebesar Rp 466 Triliun
Biro Pers / HO via Tribun Kaltim
Profil lokasi ibu kota baru Indonesia, Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Ibu Kota baru Indonesia berada di sebagian di kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara. Jokowi menyebut, total rencana pendanaan untuk Ibu Kota baru Indonesia sebesar Rp 466 triliun.

Menurut Jokowi, sebesar 19 persen pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terutama yang berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.

Baca: Pelaku Penusukan Pegawai Restoran di Mal Pluit Ditetapkan Sebagai Tersangka

"Itupun, terutama skema pengolaan aset di Ibu Kota Baru dan di Jakarta. Sisanya kerjasama KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha), swasta dan BUMN," ujar Jokowi, dalam jumpa pers mengenai pengumuman pemindahan ibu kota baru, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Jokowi memastikan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimatan Timur adalah paling ideal menjadi Ibu Kota menggantikan Jakarta.

Baca: Ibu hamil Mual di Pagi Hari Cenderung Sehat dan Risiko Keguguran Rendah

"Kenapa di Kaltim? Resiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, gunung berapi dan tanah longsor. Lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia," jelas Jokowi.

Tanah yang sudah tersedia untuk memindahakan ibu kota seluas 180 ribu hektar. Pemerintah kata Jokowi lagi, juga telah melakukan kajian terus menerus selama tiga tahun.

"Kenapa urgent sekarang? Kita tidak bisa membiarkan beban Jakarta dan Jawa terus menerus. kemacetan dan polusi udara, beban perekonimian kepada Jakarta dan jawa. Kesenjangan ekonomi yang terus meningkat Jawa dan luar jawa. Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, " Jokowi menjelaskan.

Terkait hal itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan kerangka waktu pemindahan ibu kota akan dimulai tahun 2020. Adapun finalisasinya diharapkan rampung 2024.

Baca: Inilah Peta Lokasi Ibu Kota Baru di Kaltim, Minim Risiko Bencana, Presiden Sebut Ada di 2 Kabupaten

"Fase persiapan 2020, mulai dari master plan, desain, dasar perundang-undangan, penyiapan lahan, infrastruktur, sampai konstruksi," ujar Bambang Brodjonegoro.

Baca: Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Disebut Minim Bencana, Ini Potensi Bencananya

"Paling lambat kita harapkan 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, yaitu memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur," kata Bambang Brodjonegoro menjawab pertanyaan wartawan, usai Jokowi mengumumkan di Istana Merdeka.

Bambang mengatakan, untuk status DKI Jakarta tetap akan didorong sebagai pusat bisnis dan keuangan berskala internasional.

Baca: 3 Hal Terkait Pengumuman Ibu Kota Baru, Mulai dari Alasan Jokowi Pilih Lokasi hingga Sumber Dana

Sementara itu, lahan keseluruhan untuk lokasi ibu kota baru disebut seluas 180.000 hektare.
"Kawasan induk 40 hektare. Nanti diperluas. Dari separuhnya ruang terbuka hijau, hutan lindung tidak akan diganggu, termasuk hutan konservasi di Bukit Soeharto. Justru nanti akan direhab Bukit Soeharto," kata Bambang.

Baca: Alasan Ibu Kota Pindah ke Kaltim, dari Risiko Bencana hingga Terletak di Tengah Indonesia

Sebagian besar lahan tersebut, kata Bambang, akan dipegang pemerintah meskipun saat ini masih ada kepemilikan dari pihak lain.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved