Pemindahan Ibu Kota Negara

Pengamat Tata Kota: Infrastruktur Transportasi di Ibu Kota Baru Idealnya Subway

Infrastruktur dan transportasi di ibu kota negara yang baru harus subway dan layang sehingga yang berada di darat sesedikit mungkin.

Pengamat Tata Kota: Infrastruktur Transportasi di Ibu Kota Baru Idealnya Subway
GOOGLE MAP
Wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara dipisahkan oleh selat. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga berpendapat ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Tmur bagaikan Kota Dalam Hutan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur transportasinya harus sedikit mungkin memanfaatkan lahan darat dan memaksimalkan pembangunan bawah tanah (subway).

“Infrastruktur dan transportasi harus subway dan layang sehingga yang berada di darat sesedikit mungkin. Itu baru terobosan cerdas modern dan stndar baru dunia,” kata dia kepada Tribunnews.com, Senin (26/8/2019).

Berdasarkan undang-undang no.26/2007 tentang penataan ruang, persyaratan luas minimal Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30 persen dari total wilayah kota.

Kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara.
Kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara. (Kementerian PUPR via Kompas.com)

Sedangkan konsep Kota Dalam Hutan sebaliknya, maksimal hanya 30 persen lahan yang dibangun/dikembangkan demi efisiensi lahan dan optimalisasi gedung.

Sisanya, dijelaskan Nirwono, 70 persen harus dipertahankan untuk RTH di Ibu kota Negara.

“Singapura tengah menyusun master plan ruang bawah tanah sehingga target RTH-nya mcapai 56 persen( 2035) sekarang sudah 39 persen,” kata dia.

“Jadi kalau Bappenas hanya menargetkan 50 persen RTH-nya, ya ketinggalan zaman konsep ibukotanya nanti sebelum dibangun,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan Kalimantan Timur menjadi lokasi ibu kota baru. 

Halaman
1234
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved