Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Isran :Kaltim Jadi Penyeimbang Indonesia

Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) juga telah menyerahkan h

Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Isran :Kaltim Jadi Penyeimbang Indonesia
TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN
Presiden RI Joko Widodo didampingi Sejumlah Menteri, Pejabat Pemprov dan Bupati Kukar Edy Damansyah, serta Kepala Bapeda Provinsi Kaltim melihat peta Tahura Bukit Soeharto di titik KM 35 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Selasa (7/5/2019). Kedatangan Presiden Joko Widodo beserta rombongan untuk melihat lahan yang ditawarkan Pemprov Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Negara yang baru. TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN 

TRIBUNNEWS.COM-Presiden Joko Widodo telah memutuskan Ibu Kota Negara (IKN) akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Bahkan keputusan itu juga telah disampaikan di hadapan anggota DPR RI saat Sidang Paripurna Istimewa pada 16 Agustus lalu.

Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) juga telah menyerahkan hasil kajian mengenai pemindahan Ibu Kota Negara kepada Presiden Jokowi.

Lantas apa keunggulan Kaltim agar terpilih menjadi Ibu Kota Negara?

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor saat menerima wartawan ABC yang datang secara khusus untuk menanyakan mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Pulau Kalimantan.

Bagi Isran pemindahan ibu kota ini bukan hanya untuk Kaltim namun juga Indonesia. Alasannya, karena Kaltim akan menjadi penyeimbang Indonesia karena selama ini pembangunan di Indonesia hanya bertumpu di Pulai Jawa.

Presiden Jokowi didampingi Wakil Gubernur Hadi Mulyadi dan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mendengarkan penjelasan tentang areal yang ditawarkan menjadi calon lokasi pemindahan ibu kota negara RI di Tahura Bukit Seoharto, Kutai Kartanegara, Selasa (7/5/2019). Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain turut membantu memberikan penjelasan.
Presiden Jokowi didampingi Wakil Gubernur Hadi Mulyadi dan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mendengarkan penjelasan tentang areal yang ditawarkan menjadi calon lokasi pemindahan ibu kota negara RI di Tahura Bukit Seoharto, Kutai Kartanegara, Selasa (7/5/2019). Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain turut membantu memberikan penjelasan. (SYAIFUL/HUMASPROV KALTIM)
Menurutnya, pemindahan Ibu Kota Negara sebagai upaya untuk membangun keadilan bagi semua wilayah dan rakyat Indonesia. "Ini adalah sebuah wujud keadilan yang berada di seluruh Indonesia terutama di luar Pulau Jawa," kata Isran.

Isran mengatakan bahwa Kaltim sangat siap untuk menjadi Ibu Kota Negara namun tetap Presiden Jokowi yang akan memutuskan.

Isran mengatakan, Kaltim memiliki keunggulan dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan. ia menjelaskan, Kaltim merupakan provinsi yang aman, aman dari potensi gempa dan tsunami serta aman dari konflik sosial.

Selain itu katanya, masyarakat Kaltim juga sangat heterogem namun tetap toleran. "Diapit dua kota besar, Samarinda dan Balikpapan, ujarnya.

Presiden Jokowi didampingi Wakil Gubernur Hadi Mulyadi dan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah
Presiden Jokowi didampingi Wakil Gubernur Hadi Mulyadi dan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mendengarkan penjelasan tentang areal yang ditawarkan menjadi calon lokasi pemindahan ibu kota negara RI di Tahura Bukit Seoharto, Kutai Kartanegara, Selasa (7/5/2019). Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain turut membantu memberikan penjelasan.

Bukan hanya itu kata Isran, calon Ibu Kota Negara juga berdekatan dengan dua bandara Internasional, yakni APT Pratono Samarinda dan Bandara SAMS Balikpapan.

Sejumlah Pesawat terparkir di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan
Sejumlah Pesawat terparkir di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan

Bukan hanya itu, juga ada pelabuhan laut dan terminal peti kemas berskala internasional (direct call) sudah tersedia. "Jarak antara calon ibu kota dengan laut hanya 15 kilometer," ujarnya.

Isran menambahkan, untuk calon ibu kota juga dilintasi Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, serta Kaltim berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2. "Lahan untuk lokasi ibu kota adalah lahan milik negara," kata Isran.

Baca berita selengkapnya di >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Editor: ade mayasanto
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved