Breaking News:

Ibu Kota Baru

Bambang Brodjonegoro Sebut Mayoritas Lahan Calon Ibu Kota di Bawah Kendali Pemerintah

Bambang menyebutkan pembahasan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan telah dimulai sejak tahun 2015

Tribunnews.com/ Theresia Felisiani
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Menteri Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, menegaskan bahwa 180 ribu hektare lahan di wilayah Kalimantan Timur sudah dimiliki pemerintah.

Lahan tersebut dirancang untuk ibu kota baru yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ibu kota pengganti Jakarta itu meliputi dua daerah di wilayah tersebut, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara.

Hal itu dikatakannya saat ditemui usai menjadi pemateri mengenai 'Inovasi Cerdas Perencanaan dan Perancangan Ibu Kota Negara' di Aula Barat ITB, Jalan Ganesha, Coblong, Bandung pada Selasa (27/8/2019).

"Ini irisan, enggak semua. Ada bagian di Penajam Paser Utara dan ada bagian di Kutai Kartanegara, dicadangkan untuk luas kota sampai 180 ribu hektare. Mayoritas (lahannya) sudah dikuasai atau dipegang kendali pemerintah," kata Bambang.

Ia berharap asas legalitas atau perundang-undangan terkait pemindahan ibu kota tersebut sudah rampung pada tahun 2020.

Selain itu, perancangan dan master plan ibu kota di Kalimantan telah selesai di tahun yang sama.

Sehingga pada akhir tahun tersebut, pembangunan maupun konstruksi untuk ibu kota baru bagi Indonesia sudah bisa dimulai.

"Tahun 2024 paling lambat sudah mulai pemindahan. Fasilitas pemerintahan (yang akan dibangun terlebih dahulu)," ucap dia.

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved