Pemindahan Ibu Kota Negara

Kemendagri Akan Bicarakan Persiapan Pembentukan Ibu Kota Baru Bersama Pemda Kaltim

Pembicaraan akan melibatkan pemerintah daerah mulai dari Pemprov Kalimantan Timur serta Pemkab Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Kemendagri Akan Bicarakan Persiapan Pembentukan Ibu Kota Baru Bersama Pemda Kaltim
TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN
Foto udara kawasan Jalan Samboja - Semoi, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur yang menjadi lokasi Ibu Kota yang baru, Senin (26/8/2019). Lokasi yang menjadi pusat Pemerintahan Republik Indonesia akan terletak di sebagian kawasan Penajam Paser Utara, dan sebagian di wilayah Kutai Kartanegara. TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik mengatakan pihaknya akan segera ke Kalimantan Timur untuk membicarakan persiapan pembentukan daerah administratif untuk ibu kota baru yang rencananya akan mengambil sebagian dari wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembicaraan akan melibatkan pemerintah daerah mulai dari Pemprov Kalimantan Timur serta Pemkab Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

“Mungkin nanti kita akan ke sana. Membahas rancangan undang-undang yang berisi misal batas-batas wilayah, fungsinya, infrastruktur, tata kelola, aparatur, pemilihan kepala daerahnya hingga DPRD-nya. Kita butuh bicara dengan pemda,” ungkap Akmal di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Baca: Kisah Tragis Alan Turing, Si Jenius yang Bunuh Diri Usai Dikebiri Paksa Karena Kelainan Seksual

Akmal mengatakan Kemendagri juga tengah mengkaji bentuk tata kelola pemerintahan ibu kota baru tersebut.

Pihak Kemendagri menurut Akmal mengusulkan ibu kota baru tersebut merupakan wilayah administratif khusus dan tidak berbentuk otonomi khusus seperti Jakarta.

Hal itu menurutnya lebih memudahkan Presiden dan pemerintah pusat mengelola ibu kota serta menghindari dinamika politik seperti di Jakarta.

Karena dengan dibentuk sebagai kawasan administratif khusus maka pemerintah pusat bisa menunjuk pemimpin daerah tersebut tanpa Pilkada.

Baca: Istri Bakar Mayat Suami dan Anak Tiri Sekaligus Jadi Otak Pembunuhan, Keluarganya Dikenal Tertutup

“Bukan membentuk daerah baru, tapi membentuk daerah administrasi baru. Ia akan ada di kawasan khusus di bawah Kaltim. Kami akan kurangi fungsi otonom. Bagaimana nanti bentuknya, ini sedang kami bahas,” pungkasnya.

Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan ibu kota baru yang baru saja dicanangkan Presiden Joko Widodo di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur tidak akan dibuatkan wilayah otonomi baru.

Tjahjo mengatakan ibu kota baru tersebut akan tetap menjadi bagian dari kedua kabupaten tersebut seperti ibu kota Malaysia saat ini Putrajaya dan Bumi Serpong Damai (BSD) di Kota Tangerang Selatan.

Baca: 6 Fakta Laporan Hotman Paris untuk Farhat Abbas, Tiada Kata Maaf hingga Ada Bukti Kuat

“Ibu kota baru nantinya tidak akan dibuat sebagai daerah otonomi baru, bukan dibuat menjadi kabupaten atau kotamadya sendiri. Konsepnya seperti Putrajaya di Malaysia atau kalau di tempat kita ada BSD,” ungkap Tjahjo.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved