Pemindahan Ibu Kota Negara

Kemendagri Buka Peluang Jakarta Sebagai Daerah Otonomi Khusus Bisnis Setelah Ibu Kota Pindah

Untuk Jakarta bukan DKI nanti lagi, bisa jadi daerah khusus mantan ibu kota, he-he. Tapi tetap ada ruang bagi Jakarta untuk menjadi daerah otonomi

Kemendagri Buka Peluang Jakarta Sebagai Daerah Otonomi Khusus Bisnis Setelah Ibu Kota Pindah
HandOut/Istimewa
Hasil tangkapan kamera realme 3 Pro menggunakan mode nightscape mengabadikan keindahan malam di Ibu Kota Jakarta. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan Jakarta berpeluang menjadi daerah khusus otonomi bisnis setelah ibu kota resmi dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Nama Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) pun akan dihapus dari Jakarta jika ibu kota resmi dipindahkan ke lokasi yang berada di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut.

“Untuk Jakarta bukan DKI nanti lagi, bisa jadi daerah khusus mantan ibu kota, he-he. Tapi tetap ada ruang bagi Jakarta untuk menjadi daerah otonomi khusus misal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi atau pusat bisnis,” ungkap Akmal Malik di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Baca: Misteri Kematian Anak Mantan Ketua KPUD Nias Utara Terungkap, Korban Dibunuh Tetangganya

Untuk menjaga peluang tersebut, Akmal mengatakan Pemprov Jakarta harus proaktif untuk menentukan kewenangan serta bentuk dari daerah otonomi khusus bisnis yang akan disandangnya tersebut.

Langkah awal untuk menentukan hal tersebut menurut Akmal adalah dengan merevisi UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Pemprov Jakarta sudah mengusulkan sejak tiga bulan lalu untuk revisi UU No 29 Tahun 2007 untuk memperkuat eksistensi Jakarta sebagai ibu kota Indonesia yang tidak tercantum dalam beberapa pasal. Tapi karena ada rencana pemindahan ibu kota kami kembalikan dan sudah diperbaiki oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan.”

Baca: Inilah Reaksi Masyarakat Terkait Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur

“Jakarta sudah mengusulkan itu (menjadi daerah otonomi khusus bisnis) tapi yang perlu dicermati apakah yang disampaikan tersebut sudah mendukung Jakarta sebagai daerah otonomi khusus bisnis,” tegas Akmal.

Akmal menjelaskan bahwa wewenang penetapan Jakarta sebagai daerah otonomi khusus tersebut berada di tangan Presiden dan DPR RI dengan melibatkan pemerintah daerah setempat.

“Mengenai penetapan daerah otonomi khusus kan terserah Pak Presiden dan DPR RI. Contoh Papua dijadikan daerah otonomi khusus karena ada kesepakatan dengan DPR RI, tentu dengan melibatkan pemda,” tegasnya.

Akmal juga menjelaskan revisi UU tersebut akan sejalan dengan persiapan pembuatan UU penetapan ibu kota baru.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved