Pemindahan Ibu Kota Negara

Status DKI Akan Dicabut dari Jakarta Setelah Ibu Kota Pindah

Tapi hal tersebut tak akan menutup kemungkinan Jakarta tetap menjadi daerah otonomi khusus tingkat satu.

Status DKI Akan Dicabut dari Jakarta Setelah Ibu Kota Pindah
whatssapp
Meme Monas dipindah ke Kaltim. Ibu Kota Pindah Jadi Trending Topic di Media Sosial: Ada Meme Monas Terbang ke Kaltim. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik mengatakan status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) akan dicabut dari Jakarta setelah ibu kota baru resmi dipindahkan ke Kalimantan Timur sesuai pengumuman dari Presiden Joko Widodo.

Tapi hal tersebut tak akan menutup kemungkinan Jakarta tetap menjadi daerah otonomi khusus tingkat satu.

“Untuk Jakarta bukan DKI nanti lagi, bisa jadi daerah khusus mantan ibu kota, he-he. Tapi tetap ada ruang bagi Jakarta untuk menjadi daerah otonomi khusus misal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi atau pusat bisnis,” ungkap Akmal Malik di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Baca: Dana Kirim 50 Chat ke Pacar Sebelum Tewas Terpanggang dalam Mobil : Hidupku Cuma Kamu, Ayahku & Aku

Lebih lanjut Akmal menjelaskan bahwa penetapan status daerah otonomi khusus bagi Jakarta nanti adalah wewenang Presiden bersama pembuat undang-undang yakni DPR RI dengan melibatkan pemerintah daerah setempat.

Akmal menegaskan bahwa Pemprov Jakarta juga harus turut aktif untuk mengusulkan seperti apa bentuk pemerintahan di Jakarta ke depan.

Baginya yang lebih penting adalah bentuk pemerintahan di Jakarta ke depan harus mengoptimalkan pelayanan kepada publik.

Baca: Isi Percakapan Telepon Habibie Saat Jadi Presiden Ingin Temui Soeharto, Terkuak Sebab Soeharto Nolak

“Bukan kami yang menentukan akan jadi seperti apa pemerintahan di Jakarta ke depan, tapi Pemprov Jakarta yang mengusulkan agar menjadi pemerintahan yang efektif dan efisien untuk pelayanan publik ke depan. Posisi Kemendagri adalah mengawasi agar wewenang yang ditentukan Jakarta tidak melebihi porsinya,” ungkap Akmal.

Menurutnya, Pemprov Jakarta melalui Gubernur Anies Baswedan sudah mengajukan usulan revisi UU No 29 Tahun 2007 untuk mencabut fungsi-fungsi ibu kota di dalamnya.

“Pak Anies sudah sejak tiga bulan lalu mengusulkan revisi UU tersebut untuk memperkuat eksistensi Jakarta sebagai ibu kota yang sebelumnya tak ada. Tapi karena ada pemindahan ibu kota maka kami minta diperbaiki dan hal itu sudah dilakukan Pak Anies,” pungkas Akmal.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved