Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemerintah Diminta Jelaskan Lahan Ibu Kota Baru yang Diduga Punya Keluarga Prabowo Subianto

Jazilul Fawaid meminta pemerintah menjelaskan lokasi yang akan digunakan menjadi ibu kota baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kukar.

Pemerintah Diminta Jelaskan Lahan Ibu Kota Baru yang Diduga Punya Keluarga Prabowo Subianto
TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN
Foto udara kawasan Jalan Samboja - Semoi, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur yang menjadi lokasi Ibu Kota yang baru, Senin (26/8/2019). Lokasi yang menjadi pusat Pemerintahan Republik Indonesia akan terletak di sebagian kawasan Penajam Paser Utara, dan sebagian di wilayah Kutai Kartanegara. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB,  Jazilul Fawaid meminta pemerintah menjelaskan lokasi yang akan digunakan menjadi ibu kota baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Hal itu menyusul catatan dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang menyatakan terdapat lahan milik Prabowo Subianto dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo di dua lokasi pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia tak yakin, di balik pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan terdapat kesepakatan politik antara pemerintah dan Prabowo, seperti yang dinyatakan oleh Jatam.

"Tak bisa yakini ada kesepakaan itu atau ada kongkalikong di balik lahan pemindahan ibu kota tetapi sebisa mungkin pemerintah menutup semua pintu kecurigaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Utamanya termasuk lahan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca: Prabowo Disebut Punya Lahan di Ibu Kota Baru, Dahnil-Gerindra Bilang Punya Hashim, Ini Kata Istana

Baca: Apa Saja Risiko Bencana Alam di Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur? Ini Penjelasan BMKG

Selain itu, politikus PKB ini meminta pemerintah untuk mematangkan kajian pemindahan ibu kota baru.

Sehingga, nantinya lahan yang dipakai tidak bermasalah di kemudian hari.

"Nah, apakah sekarang posisinya masih lahannya Pak Hashim atau tidaknatau bagaimana dengan pemerintah ini semuanya ada di ranahnya pemerintah. Tentu DPR nantinya akan memberikan persetujuan atau tidak setuju pemindahan ibu kota pada saatnya akan dimintakan seperti itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Jatam mencatat industri tambang dan perkebunan menguasai mayoritas kawasan Kalimantan Timur.

Menurut Koordinator Jatam, Merah Johansyah, oligarki daratan Kalimantan Timur seluas 12,7 juta hektare dikuasai konsesi tambang sebesar 43 persen dan perkebunan 29 persen.

Merah mengatakan terdapat 1.190 izin usaha pertambangan yang berada di dua kabupaten pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved