PKS Setuju Usulan Revisi UU Pilkada dalam Bab Larangan Eks Koruptor

Untuk mewujudkan keinginan ini, dia menilai, jauh lebih mudah dan cepat diusulkan Revisi RUU Pilkada oleh Pemerintah.

PKS Setuju Usulan Revisi UU Pilkada dalam Bab Larangan Eks Koruptor
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Politikus PKS Mardani Ali Sera 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera setuju usulan Bawaslu dan KPU agar dilakukan revisi terbatas Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Khususnya, penambahan aturan terkait pelarangan pencalonan eks napi koruptor.

"Setuju dengan usulan revisi UU Pilkada dalam bab larangan eks koruptor maju pilkada. Kepentingan publik diatas kepentingan pribadi," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ini kepada Tribunnews.com, Rabu (28/8/2019).

Untuk mewujudkan keinginan ini, dia menilai, jauh lebih mudah dan cepat diusulkan Revisi RUU Pilkada oleh Pemerintah.

"Jauh lbh mudah dan cepat diusulkan Revisi RUU Pilkada oleh Pemerintah," jelasnya.

Baca: Pemeriksaan Sementara Pelaku Penyerang Anggota Polsek Tlogowungu Diduga Gangguan Kejiwaan

Mardani sendiri mengusulkan penurunan syarat pendaftaran kepala daerah dari 20 persen dukungan, turun menjadi 7 persen.

"Agar kian kompetitif dan calon bersama calon wakil tidak harus 'kawin paksa' untuk memenuhi syarat 20 persen," ucapnya.

Karena dia mencatat, saat ini hampir 67 persen kepala daerah dan wakil kepala daerah berpisah pada periode kedua karena kondisi tidak harmonis sudah terbangun sejak awal.

Karena itu dia menilai penting dilakuakn revisi UU Piilkada. Dan pintu masuknya adalah bab larangan eks koruptor maju dalam Pilkada.

Bawaslu dan KPU Dorong Revisi UU Pilkada Agar Eks Koruptor Tak Ikut

Halaman
123
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved