Seleksi Pimpinan KPK
Tegaskan Komitmennya Terapkan TPPU di KPK, Hakim Nawawi: Orang Lebih Takut Miskin Daripada Mati
Dengan tegas, Nawawi mengaku bakal komit menerapkan TPPU untuk memiskinkan para koruptor yang telah merugikan keuangan negara.
Penulis:
Theresia Felisiani
Editor:
Adi Suhendi
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim Pengadilan Tinggi Bali Nawawi Pomolango telah selesai menjalani tes uji publik dan wawancara di hadapan panelis dan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK atau Pansel Capim KPK.
Uji publik dan wawancara dilakukan selama satu jam penuh, Rabu (28/8/2019) di Gedung 3, Lantai 1, Setneg, Jakarta Pusat.
Kepada Nawawi, panelis menanyakan komitmennya untuk menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selain kasus korupsi di KPK.
Dengan tegas, Nawawi mengaku bakal komit menerapkan TPPU untuk memiskinkan para koruptor yang telah merugikan keuangan negara.
"Saya komit menerapkan TPPU. Orang lebih takut miskin dari pada mati," katanya.
Nawawi mempertanyakan apa sulitnya menerapkan TPPU dalam kasus yang ditangani penyidik KPK.
Dia menilai selama ini KPK kerap memajukan kasus korupsi lebih dulu, sementara TPPU-nya menyusul.
Baca: Menteri PUPR: Bangun Ibukota Baru Harus Ada Undang-undangnya Dulu
Baca: Setya Novanto Cantumkan Keterangan Agen FBI Dalam Novum Peninjauan Kembali
Baca: Puluhan Dokter Spesialis Geruduk Rumah Bupati Brebes, Ini Tuntutannya
Baca: Korlap Aksi Massa yang Bentrok di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya Jadi Tersangka
Baca: Kontak Senjata di Papua, Polisi Duga Penyerangan Libatkan KKB dan Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi
"Apa sulitnya menerapkan TPPU dalam konteks setiap pejabat publik yang terjerat korupsi. Ada praktik mengkhawatirkan sekarang, KPK memisahkan perkara korupsi, TPPU belakangan, ini bahaya," tegasnya.
"Ada kasus yang saya pertanyaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara lain panitera Jakarta Utara Rohadi yang TPPU-nya belum diajukan sampai hari ini," singkat Nawawi.
Untuk diketahui Pansel Capim KPK kembali melakukan uji publik terhadap tujuh kandidat komisioner KPK pada Rabu (28/8/2019).
Di hari kedua ini sebanyak tujuh calon pimpinan KPK ikut dalam tes.
Mereka di antaranya Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Johanis Tanak, advokat yang juga mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar.
Akademisi Luthfi Jayadi Kurniawan, mantan jaksa M Jasman Panjaitan, hakim Pengadilan Tinggi Bali Nawawi Pomolango, dosen Neneng Euis Fatimah, dan dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nurul Ghufron.
Uji publik berlangsung selama tiga hari, 27-29 Agustus 2019 dimulai pukul 08.00 WIB. Setiap capim diberi waktu satu jam untuk sesi wawancara.
Mereka harus menjawab pertanyaan dari sembilan orang pansel yaitu Yenti Garnasih, Indriyanto Senoadji, Harkristuti Harkrisnowo, Marcus Priyo Gunarto, Diani Sadia Wati, Mualimin Abdi, Hendardi, Hamdi Moeloek, dan Al Araf.
Selain pansel, ada dua orang panelis juga yang akan bertanya yaitu sosiolog hukum Universitas Indonesia Meutia Ghani-Rochman dan pengacara Luhut Pangaribuan.
20 nama
Sebelumnya Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK mengumumkan sejumlah nama yang lolos dalam proses seleksi profile assessment atau penilaian profil.
Pengumuman dilakukan di lobby Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, pada hari ini, Jumat siang (23/8/2019).
Ketua Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Yenti Ganarsih mengatakan, 20 nama tersebut berasal dari berbagai latar belakang.
Sebelumnya 40 nama itu mengikuti seleksi Profile Assessment yang dilakukan pada 8-9 Agustus 2019, di Lemhanas RI Jakarta.
Baca: Mantan Bupati Garut Terjaring Operasi Satpol PP di Hotel, Ini yang Terjadi Selanjutnya
"Nantinya setelah dinyatakan lolos, peserta wajib mengikuti tes kesehatan pada 26 Agustus 2019, wawancara dan uji publik 27-29 Agustus 2019," kata Yenti.
Berikut nama-nama Capim KPK yang Lolos Profile Assessment berdasarkan abjad :
1 . Alexander Marwata - Komisioner KPK
2. Antam Novambar - Anggota Polri
3. Bambang Sri Herwanto - Anggota Polri
4. Cahyo RE Wibowo - Karyawan BUM
5. Firli Bahuri - Anggota Polri
6. I Nyoman Wara - Auditor BPK
7. Jimmy Muhamad Rifai Gani - Penasihat Menteri Desa
8. Johanis Tanak - Jaksa
9. Lili Pintauli Siregar - Advokat
10. Luthfi Jayadi Kurniawan - Dosen
11. Jasman Pandjaitan - Pensiunan Jaksa
12. Nawawi Pomolango - Hakim
13. Neneng Euis Fatimah - Dosen
14.. Nurul Ghufron - Dosen
15. Roby Arya - PNS Seskab
16. Sigit Danang Joyo - PNS Kemenkeu
17. Sri Handayani - Anggota Polri
18. Sugeng Purnomo - Jaksa
19. Sujarnako - Pegawai KPK
20. Supardi - Jaksa
