KPK Diminta Tetap Jadi Lembaga yang Independen dan Netral dalam Penegakan Hukum

Saat ini Pansel Capim KPK sedang menjalankan tugasnya untuk menjaring nama-nama calon pimpinan KPK periode 2019-2023

KPK Diminta Tetap Jadi Lembaga yang Independen dan Netral dalam Penegakan Hukum
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN
Aksi solidaritas Pemuda Kawal KPK di depan Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2019). Mereka menggelar aksi solidaritas meminta KPK harus tetap menjadi lembaga independen dalam penegakan hukum. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan pemuda menggeruduk Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (29/8/2019). Mereka menggelar aksi solidaritas meminta KPK harus tetap menjadi lembaga independen dalam penegakan hukum.

Koordinator Aksi Pemuda Pengawal KPK Agung mengatakan, saat ini Pansel Capim KPK sedang menjalankan tugasnya untuk menjaring nama-nama calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dari latar belakang prosesi yang berbeda-beda.

“Dari semua nama yang lolos tahap profile assessment yakni 20 orang merupakan orang-orang yang memiliki kredibilitas dan diyakini mampu merubah paradigma KPK kedepan,” kata Agung. 

Baca: Papua Kembali Rusuh, Legislator PKS: Pemerintah Gagal Tangani Indonesia Timur

Menurut dia, Pansel KPK pasti sudah bekerja dengan baik dan sesuai aturan yang ada. Sehingga, Pansel KPK akan terus berupaya penuh untuk menyeleksi orang-orang yang layak dan mampu menjadi pimpinan KPK yang berintegritas.

“Tapi sayangnya ada beberapa kelompok yang mencoba mengganggu konsentrasi kerja Pansel KPK, diantaranya adalah Jubir KPK Febri Diansyah, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dan Ketua Umum YLBHI Asfinawati,” ujarnya.

Baca: Gubernur Lukas Enembe: Kenapa Tak Terjunkan Banser untuk Bela Mahasiswa Papua yang Dipersekusi

Menurut dia, mereka menyebut ada beberapa nama calon pimpinan KPK yang bermasalah dan memiliki rekam jejak tidak baik. Selain itu, Pansel KPK juga dituding punya konflik kepentingan dengan Polri.

“Dari statemen mereka itu tidak disertai bukti yang kuat, sehingga mereka berupaya melakukan pembunuhan karakter dan penggiringan opini,” jelasnya.

Padahal, kata Agung, KPK harusnya menjadi lembaga yang bersih dari kelompok-kelompok yang mencoba menyarangi kepentingan individu atau kelompoknya didalam struktur pimpinan KPK.

Baca: Sayap Rusak, Sriwijaya Air Rute Jakarta-Batam Batal Lepas Landas

“Lembaga KPK harus tetap independen dan terjaga netralitasnya dari kepentingan-kepentingan kelompok atau golongan tertentu,” katanya.

Karena, lanjut dia, apabila upaya mereka untuk mempolitisasi KPK dan Pansel KPK dibiarkan begitu saja tanpa diusut. Maka, dikhawatirkan kinerja KPK kedepan tidak maksimal dan korupsi di republik ini akan terus tumbuh serta mewabah.

“Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena yang mereka lakukan telah menciptakan keonaran publik dan membangun opini sesat. Kami menuntut KPK perbaiki kinerja, Pansel KPK jangan takut ancaman berbagai pihak dan harus pilih calon pimpinan yang berani serta KPK tidak boleh berpolitik,” tandasnya.

Foto: Puluhan pemuda pengawal KPK menggeruduk Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2019)

Attachments area

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved