Rusuh di Papua

Istana : Kerusuhan di Bumi Cendrawasih Harus Dihentikan

Presiden Jokowi tidak tinggal diam melihat demonstrasi yang berujung kerusuhan di Jayapura, Papua, kemarin Kamis (29/8/2019).

Istana : Kerusuhan di Bumi Cendrawasih Harus Dihentikan
KOMPAS.com/JOHN ROY PURBA
Suasana di Kota Jayapura, Jumat (30/8/2019) setelah aksi demo yang berujung rusuh. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi tidak tinggal diam melihat demonstrasi yang berujung kerusuhan di Jayapura, Papua, kemarin Kamis (29/8/2019).

Dia telah meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto melakukan langkah strategis memberikan perlindungan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat.

Sekaligus Jokowi menginstruksikan untuk menindak secara tegas siapapun yang melakukan kekerasan dan perusakan fasilitas publik.

"Presiden selalu mengarahkan pendekatan kemanusiaan itu paling penting dan terdepan. Bukan berarti pendekatan keamanan tidak diperlukan," tegas Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardhani saat dikonfirmasi awak media, Jumat (30/8/2019).

Baca: Beredar di Twitter Kabar Hoax Kenaikan Harga BBM Sejak 30 Agustus 2019, Pertamina Beri Bantahan

Baca: Polri Ungkap Kronologi Massa Bakar Kantor MRP di Jayapura

Baca: Jenazah Bayi Dibawa Pulang Pamannya dengan Sepeda Motor, RS Graha Bunda Kembalikan Uang Rp 2 Juta

Jaleswari menjelaskan pendekatan keamanan menjadi upaya terakhir pemerintah yang dilakukan dengan standar operasional terukur dan akuntabel. Ia meminta semua pihak memahami yang harus dilakukan saat ini adalah menghentikan kerusuhan di Bumi Cendrawasih.

"Ini bukan lagi demonstrasi damai. Melainkan sudah anarkis, sudah menjelma kerusuhan,"imbuhnya.

Jaleswari menilai persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat sangat kompleks, bukan hanya persoalan kesejahteraan tetapi juga keamanan.

Tindakan merusak fasilitas umum dan berpotensi kekerasan atau penghilangan nyawa sesorang, kata Dani tidak mungkin dibiarkan

"Nanti kalau dibiarkan, negara akan dituduh melakukan pembiaran. Jadi semua itu harus diletakkan sesuai konteksnya dan diletakkan secara proporsional," ujar Jaleswari.

Lebih lanjut, Jaleswari menyatakan tindakan rasial kepada siapapun, termasuk masyarakat Papua harus ditolak. Polri pun telah menetapkan status tersangka terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, Jawa Timur.

Presiden Jokowi juga sudah menyerukan penegakan hukum tegas kepada para pihak yang 'rasis'. Sehingga menurut Jaleswari, tindakan rasial segelintir oknum jangan lantas digeneralisasi sebagai sikap sebuah komunitas suku atau etnis tertentu.

"Insiden Malang dan Surabaya merupakan pembelajaran bagi kita semua, agar mengikis dan menghilangkan sikap rasialis dalam diri kita. Dan memandang manusia setara," tambahnya.

Merespon gejolak ini, lanjut Jaleswari, Presiden Jokowi bakal mengundang para tokoh Papua untuk berdialog bagi kepentingan di sana.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved